Selanjutnya, dia berharap AHY melanjutkan apa yang telah dikerjakan selama ini, yaitu target 100 kota lengkap.
Kemudian, melanjutkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) paling tidak di 2024 ada 120 juta bidang sudah selesai.
Hadi menambahkan, pekerjaan selanjutnya yang juga harus dilakukan AHY yaitu mengenai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Dalam Satu Naskah. Katanya, hal ini dilakukan untuk dapat memfasilitasi carbon trading hingga bank tanah.
"Berikutnya adalah revisi PP 18 terkait dengan memberikan hak kepada pengusaha untuk carbon trading," imbuhnya.
Selain itu, Hadi juga meminta AHY melanjutkan soal badan bank tanah. Sebab menurutnya hal itu untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, termasuk soal investasi hingga kepentingan rakyat.
"Kemudian berikutnya adalah untuk badan bank tanah juga harus segera dilanjutkan untuk mencapai target-target, karena badan pelaksana juga untuk kepentingan investasi juga untuk kepentingan rakyat. Itu yang saya sampaikan kepada Pak AHY," pungkasnya.
Artikel ini telah terbit di IDXChennel dengan judul AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Diminta Gebuk Mafia Tanah
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
