“Mudahan bisa terealisasi akhir Agustus atau awal bulan depan, DPRD NTB dan Kejati juga bersedia mengawal program ini sehingga sudah sangat terbuka,” jelasnya.
“DAK ini untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di NTB untuk sekolah-sekolah yang sangat membutuhkan, sehingga sudah semestinya harus kita sukseskan bukan malah membuat spekulasi-spekulasi yang tidak berdasar, sayang sekali kalau Pemerintah Pusat mengetahui hal ini membuat merah nama NTB,” imbuh Aidy Furqon.
Ia menegaskan justru terjadinya keributan yang tidak berdasar ini akan membuat Pemerintah Pusat merasa geram sehingga kita harusnya menjauhi kemungkinan terburuk kalau bisa-bisa DAK untuk pendidikan NTB ini tidak dicairkan.
Senada dengan Kadis Dikbud NTB Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Sekwan DPRD NTB H.Mahli, SH.,MH yang turut hadir dalam Dialog Publik tersebut ia mengatasnamakan DPRD NTB melalui komisi 5 mendorong agar realisasi DAK Pendidikan ini agar segera karena sangat penting untuk membangun pendidikan NTB yang lebih baik terkait permasalahan yang sedang di ributkan Komisi 5 sudah menginventarisir potensi penyalahgunaan agar bisa dikelola dengan baik.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
