Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Polda NTB Bongkar Dua Kasus Beras SPHP Dioplos, 2 Tersangka dan Ratusan Karung Disita
Advertisement . Scroll to see content

Sudah Dipecat dari Polri, Eks Kapolsek Dompu Diduga Hamili Tahanan Belum Jadi Tersangka

Sabtu, 21 November 2026 | 09:06 WIB
  • author Ryan Fujiawan
Sudah Dipecat dari Polri, Eks Kapolsek Dompu Diduga Hamili Tahanan Belum Jadi Tersangka
Direktur Reserse PPA-PPO Polda NTB Kombes Pol Ni Made Pujewati. (Foto: iNewsLombok.id/Ryan Fujiawan)

MATARAM, iNewsLombok.id – Penanganan kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang melibatkan mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, masih bergulir di Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Hingga Jumat (20/11/2026), penyidik belum menetapkan Sarbani sebagai tersangka.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA-PPO) Polda NTB Kombes Pol Ni Made Pujewati mengatakan, penyidik masih melengkapi alat bukti sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

Menurutnya, gelar perkara untuk menetapkan tersangka belum dilaksanakan karena proses penyidikan masih berjalan.

"Kami masih melengkapi dulu dalam proses penyidikan," ujar Pujewati, Jumat (20/11/2026).

Pujewati menjelaskan, dalam laporan polisi terkait dugaan kekerasan seksual tersebut, hanya Sarbani yang tercatat sebagai terlapor. Karena itu, penyidikan pidana difokuskan berdasarkan laporan yang diterima kepolisian.

"Sebagaimana laporan polisi, satu orang sesuai dengan laporan. Kita tangani sebagaimana laporan polisi yang kami terima," tegasnya.

Penyidik Polda NTB bersama Polres Dompu telah meminta keterangan sejumlah saksi dan pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Sarbani juga telah diperiksa untuk kepentingan penyidikan.

Selain pemeriksaan saksi, penyidik melakukan tindakan lain, termasuk penyitaan barang bukti.

"Sudah beberapa pihak terkait sudah kita lakukan permintaan keterangan. Termasuk melakukan tindakan lainnya dalam proses penyidikan (penyitaan alat bukti)," kata Pujewati.

Ketika ditanya mengenai dua anggota polisi lainnya yang turut dijatuhi sanksi PTDH dalam sidang etik, Pujewati belum memberikan penjelasan terperinci mengenai pemeriksaan keduanya dalam perkara pidana.

"Kita masih dalam proses pemeriksaan," ucapnya.

Kasus pidana berbeda dengan sidang etik

Penanganan pidana Sarbani berlangsung terpisah dari proses penegakan kode etik Polri. Dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polda NTB pada 9 November 2026, Sarbani bersama dua personel Polri lainnya dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Dua personel lainnya adalah mantan Kanit Reskrim Polsek Dompu, Aiptu Taufikurahman, dan anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) Polres Dompu, Brigadir I Nyoman Adi Wijaya.

Polda NTB sebelumnya menjelaskan bahwa pemeriksaan etik dan penyidikan pidana merupakan dua proses berbeda. Putusan PTDH tidak serta-merta menggantikan proses pembuktian dalam perkara pidana.

Kasus ini mencuat setelah tahanan perempuan berinisial DR diduga hamil ketika berada di sel Polsek Dompu. DR diketahui merupakan tahanan titipan Kejaksaan Negeri Dompu dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi.

Dugaan peristiwa tersebut disebut terjadi sekitar Juli hingga Agustus 2026, saat Sarbani masih menjabat sebagai Kapolsek Dompu. Dalam sidang etik, perbuatan itu disebut terjadi di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.

Keluarga DR kemudian melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polres Dompu. Penanganan perkara selanjutnya diambil alih Polda NTB dan dilimpahkan kepada Ditres PPA-PPO untuk penyidikan bersama Polres Dompu.

Hingga kini, penyidik masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut. Polda NTB belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara pidana ini.

Editor: Purnawarman

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut