Polda NTB Bongkar 3 Kasus TPPO, 7 Orang Jadi Tersangka Perekrutan PMI Ilegal
LOMBOK, iNewsLombok.id – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkap tiga kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berkaitan dengan perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke luar negeri. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.
Pengungkapan tiga perkara itu dilakukan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda NTB melalui program Quick Win 8.2 dan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD).
Direktur Reserse PPA-PPO Polda NTB Kombes Pol Ni Made Pujewati mengatakan, dua perkara pertama terungkap dalam empat minggu awal. Sementara satu perkara lainnya diungkap pada 18 November 2026 melalui kegiatan KRYD.
"Dari tiga perkara yang saat ini ditangani melalui program Quick Win 8.2 ini, kami melakukan pengungkapan TPPO hampir lima minggu. Minggu bulan pertama atau empat minggu kita mengungkap dua LP dan pada program kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), yaitu pada tanggal 18 November kita mengungkap satu perkara," kata Pujewati, Jumat (20/11/2026).
Pada kasus pertama, polisi mengamankan dua orang berinisial BS dan SI alias R. Keduanya diduga berperan dalam perekrutan dan pemberangkatan korban ke Arab Saudi.
Kasus kedua melibatkan tiga perempuan berinisial R, M, dan ARA. Ketiganya diduga memiliki peran berbeda dalam jaringan perekrutan calon PMI.
R bertugas sebagai pekerja lapangan yang mencari dan menampung calon pekerja. Dia juga mengurus pemeriksaan kesehatan atau medical check-up hingga pembuatan paspor.
Sementara M diduga bertugas mengoordinasikan para pekerja lapangan. Adapun ARA berperan mengoordinasikan perekrutan, menyediakan dana, serta mengatur pemberangkatan korban menuju agen pusat di Jakarta sebelum diteruskan ke luar negeri.
Dalam perkara ketiga, polisi mengamankan seorang perempuan berinisial N dan seorang laki-laki berinisial HZA. Dengan demikian, total terdapat tujuh orang yang diamankan dalam tiga perkara tersebut.
Pujewati menjelaskan, modus yang digunakan para perekrut relatif serupa. Calon pekerja dijanjikan pekerjaan di luar negeri dengan gaji tinggi serta proses keberangkatan yang mudah dan cepat.
Para calon PMI bahkan disebut tidak perlu mengurus sendiri berbagai dokumen persyaratan karena seluruh proses dijanjikan akan ditangani oleh pihak perekrut. Sebagian pelaku juga diduga menyediakan tempat penampungan sebelum calon pekerja dipindahkan ke Jakarta untuk diberangkatkan ke luar negeri.
"Sebagian besar peran dari pelaku adalah melakukan perekrutan dengan janji iming-iming gaji yang tinggi, tidak usah memproses apa pun, semua akan dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian termasuk ada yang berperan sebagai penampung sebelum yang bersangkutan diterbangkan atau dipindahkan ke Jakarta untuk kemudian diberangkatkan ke luar negeri," jelasnya.
Pujewati mengungkapkan, salah satu kendala dalam penanganan TPPO adalah keberangkatan PMI secara ilegal yang tidak terpantau sejak awal. Hal itu antara lain ditemukan dalam perkara dengan nomor Laporan Polisi (LP) 185.
Dalam perkara tersebut, keberadaan korban baru terdeteksi setelah yang bersangkutan mengalami masa tinggal melebihi izin atau overstay di negara penempatan. Korban juga diduga mengalami penyiksaan.
Korban kemudian menyampaikan pengaduan melalui konsulat dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Pemerintah bersama Kementerian Luar Negeri memfasilitasi proses pemulangan korban ke Indonesia.
Dari penanganan pemulangan tersebut, kepolisian melakukan penyelidikan untuk menelusuri pihak-pihak yang merekrut, menampung, hingga memberangkatkan korban secara nonprosedural.
Menurut Pujewati, upaya penindakan perlu disertai pencegahan. Karena itu, kepolisian berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), untuk memperluas akses informasi serta pelatihan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri.
Kepala BP3MI NTB Kadir mengatakan, tawaran pemberangkatan dalam waktu singkat sering dimanfaatkan perekrut ilegal untuk menarik minat calon PMI.
Padahal, proses penempatan melalui jalur resmi membutuhkan waktu untuk memenuhi tahapan administrasi dan persyaratan yang berlaku.
"Biasanya modus umum menawarkan pemberangkatan lebih cepat. Sementara untuk penempatan resmi melalui perusahaan memang memerlukan waktu, biasanya tiga bulanan ke atas. Ini mungkin yang sering menjadi celah, akhirnya ada yang mengintersep di tengah-tengah menawarkan lebih cepat," kata Kadir.
Kadir juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menerima tawaran bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di Arab Saudi. Dia menyebut penempatan PMI untuk pekerjaan tersebut masih berstatus moratorium atau penghentian sementara sejak 2015.
"Penempatan untuk PMI untuk jabatan asisten rumah tangga (ART) memang di Arab Saudi masih status moratorium sejak 2015, jadi belum dibuka. Ini juga perlu kami ingatkan bahwa mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu terkait dengan penempatan di Arab Saudi ini dikiranya masih terbuka," ujarnya.
Pemerintah Indonesia memang pernah menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah. Kebijakan tersebut menjadi dasar pembatasan penempatan PMI pada pemberi kerja perseorangan di kawasan tersebut.
Kadir menyebut Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia sebagai sejumlah negara tujuan penempatan PMI, termasuk untuk sektor pekerjaan rumah tangga. Dia meminta calon pekerja memastikan lowongan dan prosedur keberangkatan melalui instansi resmi agar memperoleh perlindungan.
"Jangan untuk rumah tangga jangan untuk bekerja di Arab Saudi, tapi silakan mencari lowongan lain yang terbuka, yang aman dan statusnya terlindungi melalui mekanisme prosedural yang ditetapkan oleh pemerintah," terangnya.
Editor: Purnawarman