Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Aktivis NTB Desak Transparansi Perjalanan Dinas Gubernur NTB ke Turki, Minta Dewan Klarifikasi
Advertisement . Scroll to see content

Pengamat Soroti Kunjungan Gubernur NTB ke Turki di Tengah Kebijakan Efisiensi, Hasil Minta Dibuka

Jum'at, 20 November 2026 | 18:49 WIB
  • author Purnawarman
Pengamat Soroti Kunjungan Gubernur NTB ke Turki di Tengah Kebijakan Efisiensi, Hasil Minta Dibuka
Pengamat kebijakan publik Dr. Alfisahrin menyoroti kunjungan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal ke Turki yang bertepatan dengan penundaan paripurna APBD 2027. Dia meminta Pemprov NTB membuka tujuan dan hasil konkret perjalanan tersebut kepada masyarakat. (Foto: istimewa)

"Cuma catatan saya ditengah kebijakan masif efisiensi. Apakah agenda kunjungan ke Turki adalah prioritas Pemprov NTB. Apa misi, dan urgensi strategisnya bagi kepentingan masyarakat NTB. Harus konkrit, jelas, dan indikatornya terukur agar publik mafhum," ungkapnya.

Ia mempertanyakan apakah kunjungan tersebut berkaitan dengan agenda investasi mendesak, perdagangan, energi, atau penandatanganan kerja sama internasional. Pemerintah juga diminta menjelaskan hasil konkret yang diperoleh setelah rombongan kembali ke NTB.

"Anggaran ke luar negeri tidak sedikit tentu resultante kunjungan harus terukur. Apalagi pada waktu yang bersamaan pula, ada agenda strategis yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat NTB yakni pembahasan APDB 2027 yang terpaksa batal karena gubernur ke Turki," tegasnya.

Alfisahrin menilai persoalan tersebut perlu dijelaskan Pemprov NTB sebagai bagian dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah biaya perjalanan dinas sebanding dengan manfaat yang dihasilkan.

Ia mengingatkan agar perjalanan dinas ke luar negeri tidak berubah menjadi kegiatan seremonial yang hanya menghabiskan anggaran tanpa menghasilkan manfaat nyata.

"Publik sudah cukup kritis, jangan sampai kunker atau studi banding semacamnya cuma rutinitas praktik eksibisi birokrasi yang lebih banyak menghambur-hamburkan uang negara untuk perjalanan dinas pejabat tetapi tidak menghasilkan apa-apa bagi masyarakat NTB," terangnya.

Alfisahrin menegaskan, dirinya tetap mendukung diplomasi internasional yang dilakukan pemerintah daerah. Namun, agenda pembangunan di dalam negeri, khususnya pembahasan APBD, harus tetap menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Kita dukung penuh agenda Gubernur NTB dalam melakukan diplomasi internasional, tetapi kepentingan strategis daerah seperti pembahasan APBD sebagai instrumen pembangunan tidak boleh kehilangan prioritas. Jangan sampai kita sibuk membangun relasi ke luar negeri, tetapi urusan hajat hidup orang banyak di dalam negeri terbengkalai," tegasnya.

Sebelumnya Juru Bicara Gubernur NTB, Akhsanul Khalik dikonfirmasi belum mengetahui kunjungan tersebut karena saat itu sedang mengikuti diklat.

"Kebetulan beberapa hari ini saya mengikuti Pelatihan Manajemen Risiko, jadi belum menghadap saya ke Pak Gubernur jadi saya belum dapat Info. Saya tahu dari media sosial saat itu pak Gubernur sedang kegiatan Dinas di jakarta,"ungkapnya dikonfirmasi.

Paripurna APBD 2027 Sempat Ditunda

Sorotan Alfisahrin berkaitan dengan penundaan rapat paripurna DPRD NTB yang semula dijadwalkan pada 26 Oktober 2026. Rapat dengan agenda penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD NTB 2027 itu ditunda karena Gubernur Lalu Muhamad Iqbal sedang melakukan kunjungan ke Turki.

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda saat itu menjelaskan penundaan dilakukan karena dokumen Nota Keuangan belum ditandatangani secara fisik oleh gubernur. Sementara itu, Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik menyatakan dokumen tersebut telah ditandatangani secara elektronik menggunakan tanda tangan elektronik (TTE).

Rapat paripurna kemudian dijadwalkan ulang. DPRD NTB menggelar paripurna penyampaian penjelasan gubernur atas Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 pada 9 November 2026.

Dalam rancangan APBD 2027, Pemprov NTB memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp6,22 triliun dan belanja daerah sekitar Rp6,06 triliun. Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, penguatan ekonomi produktif, pariwisata berkelanjutan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, tuntutan keterbukaan mengenai perjalanan ke Turki tidak hanya menyangkut besaran biaya perjalanan, tetapi juga relevansi agenda luar negeri dengan prioritas pembangunan daerah. Publik perlu memperoleh penjelasan mengenai misi yang dijalankan, hasil pertemuan, peluang kerja sama yang diperoleh, serta tindak lanjut yang dapat diukur bagi masyarakat NTB.

Editor: Purnawarman

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut