Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Banggar DPRD NTB: Percepatan Jalan Bisa Lewat Nota Kesepakatan Gubernur dan DPRD
Advertisement . Scroll to see content

DPRD NTB Soroti Dokumen RKPD, KUA dan PPAS dan RAPBD 2027 Belum Singkron

Sabtu, 21 November 2026 | 08:15 WIB
  • author Purnawarman
DPRD NTB Soroti Dokumen RKPD, KUA dan PPAS dan RAPBD 2027 Belum Singkron
Juru Bicara Fraksi Amanat Bintang Nurani Rakyat (ABNR) DPRD NTB, Muhammad Aminurlah. (Foto: Tangkapan Layar)

LOMBOK, iNewsLombok.id – Fraksi Amanat Bintang Nurani Rakyat (ABNR) DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti dugaan ketidaksinkronan antara dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD (RAPBD) NTB 2027.

Juru Bicara Fraksi ABNR, Muhammad Aminurlah, menilai perbedaan angka dan susunan alokasi dalam sejumlah dokumen tersebut belum dijelaskan secara memadai oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia juga mempersoalkan tidak tersedianya dokumen pendukung saat pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB.

Kondisi itu membuat Fraksi ABNR belum dapat menyetujui seluruh alokasi anggaran yang diajukan Pemerintah Provinsi NTB dalam RAPBD 2027.

"Saya tanyakan kepada Sekda mana dokumen pendukung dalam rapat Banggar tetapi tidak ada dibawa, sehingga kita tidak bisa membahas. Ini tidak ada kesesuaian antara RKPD, KUA dan PPAS dan RAPBD NTB 2027," tegasnya yang juga Anggota Banggar DPRD NTB ini, Jumat (20/11/2026).

Aminurlah menjelaskan, berdasarkan pemaparan TAPD, total belanja dalam rancangan disebut sama dengan jumlah belanja yang tercantum dalam RKPD 2027. Namun, komposisi anggaran antarkelompok belanja mengalami perubahan cukup besar.

Perubahan itu terlihat pada penurunan belanja pegawai sebesar Rp100,82 miliar, belanja barang dan jasa Rp81,52 miliar, serta belanja hibah Rp25,12 miliar. Sebaliknya, belanja modal meningkat Rp120,40 miliar dan belanja transfer bertambah Rp44,89 miliar.

Belanja tidak terduga juga naik dari Rp15 miliar menjadi Rp38 miliar. Sementara belanja bunga meningkat dari Rp18,03 miliar menjadi Rp37,03 miliar.

"Penurunan terbesar terjadi pada belanja pegawai, yang berkurang Rp100,82 miliar, disusul belanja barang dan jasa sebesar Rp81,52 miliar dan belanja hibah sebesar Rp25,12 miliar. Sebaliknya, belanja modal bertambah Rp120,40 miliar dan transfer belanja bertambah Rp44,89 miliar. Belanja tidak terduga pun naik dari Rp15 miliar menjadi Rp38 miliar, sedangkan belanja bunga naik hampir dua kali lipat, dari Rp18,03 miliar menjadi Rp37,03 miliar. Pergeseran sebesar ini mencerminkan pilihan kebijakan, sehingga alasannya perlu disampaikan kepada DPRD," ungkapnya.

Menurut Aminurlah, perubahan komposisi anggaran tersebut harus disertai penjelasan mengenai kegiatan yang mengalami pengurangan maupun penambahan, termasuk dasar penentuan prioritas dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.

Penurunan belanja pegawai, misalnya, perlu diterangkan kaitannya dengan pemenuhan kewajiban kepegawaian dan kebutuhan pelayanan. Begitu pula pengurangan belanja barang dan jasa yang harus ditelusuri hingga kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sementara itu, kenaikan belanja modal perlu diperjelas melalui daftar aset atau proyek yang ditargetkan selesai dan bisa dimanfaatkan pada 2027. Adapun peningkatan belanja bunga harus disertai keterangan mengenai penyebab bertambahnya beban tersebut.

Aminurlah juga mengungkapkan adanya perbedaan angka antara surat pengantar tertanggal 6 November 2026 dan Lampiran I RAPBD 2027. Dalam surat pengantar, belanja barang dan jasa tercatat Rp89,31 miliar lebih tinggi dibandingkan angka pada lampiran.

Sebaliknya, nilai belanja hibah dalam Lampiran I lebih besar Rp47,59 miliar, sedangkan belanja modal lebih tinggi Rp34,52 miliar dibandingkan surat pengantar. Meski total belanja kedua dokumen sama, perbedaan komposisi tersebut dinilai tetap membutuhkan penjelasan.

"Angka dalam dokumen yang diserahkan kepada kami di DPRD juga belum seragam. Surat pengantar tertanggal 6 November 2026 mencantumkan belanja barang dan jasa Rp89,31 miliar lebih besar daripada Lampiran I rancangan. Sebaliknya, belanja hibah pada lampiran lebih besar Rp47,59 miliar dan belanja modal lebih besar Rp34,52 miliar daripada surat pengantar. Jumlah akhir belanja daerah pada kedua dokumen memang sama, tetapi kesamaan itu tidak menjelaskan perbedaan susunannya," ungkapnya.

Persoalan lain, lanjut Aminurlah, rincian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) per 26 Oktober 2026 yang disertakan dalam rancangan masih berstatus belum terkunci.

Karena itu, Fraksi ABNR meminta TAPD melakukan rekonsiliasi resmi terhadap seluruh dokumen, mulai dari surat pengantar, Nota Keuangan, Lampiran I, rincian SIPD, RKPD, hingga naskah kesepakatan KUA-PPAS yang ditandatangani pada 14 Agustus 2026.

"Hasilnya kami harapkan berupa satu versi dokumen yang disepakati sebagai pegangan bersama, disertai matriks perubahan pagu, sasaran, dan indikator sejak RKPD. Dokumen itu sebaiknya diterima DPRD sebelum pembahasan terperinci dimulai. Jika ada kegiatan yang dikurangi atau dipindahkan, DPRD perlu mengetahui layanan yang terdampak dan dari mana dana penggantinya," tegasnya.

RAPBD 2027 Dinilai Belum Sejalan dengan Target RPJMD

Fraksi ABNR juga mempertanyakan kesesuaian RAPBD 2027 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025–2029.

Dalam proyeksi RPJMD, pendapatan daerah NTB pada 2027 ditargetkan mencapai Rp6.861,98 miliar. Namun, RAPBD 2027 hanya memuat pendapatan Rp6.223,46 miliar atau lebih rendah sekitar Rp638,53 miliar.

Kesenjangan juga terlihat pada belanja modal. RPJMD memproyeksikan alokasi belanja modal sebesar Rp844,99 miliar, sedangkan dalam RAPBD 2027 angkanya sekitar Rp397,2 miliar atau kurang dari separuh target tersebut.

Selain itu, RKPD 2027 disebut telah menurunkan target pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor pertambangan, dari 7,7 persen dalam RPJMD menjadi 4,80–5,70 persen.

"Perbedaan target serupa terdapat pada beberapa indikator lain yang kami uraikan pada bagian berikutnya. Fraksi ABNR meminta pemerintah menjelaskan dasar perubahan asumsi itu dan target resmi yang dipakai untuk RAPBD, agar DPRD dan masyarakat memegang ukuran keberhasilan yang sama. Kami juga meminta pemerintah menyampaikan secara terbuka sasaran RPJMD mana yang akan disesuaikan dan program apa yang tetap dipertahankan ketika ruang fiskal tidak sebesar rencana semula," ungkapnya.

Aminurlah menegaskan, penjelasan pemerintah harus dilengkapi data yang dapat diperiksa. Fraksi ABNR meminta Gubernur NTB menyampaikan jawaban tertulis beserta matriks konsistensi antara RKPD, KUA-PPAS, RAPBD, dan rincian anggaran masing-masing perangkat daerah.
Matriks tersebut diharapkan memuat indikator hasil, lokasi penerima manfaat, serta alasan setiap perubahan angka dan target. Dengan demikian, DPRD dapat menilai apakah perubahan alokasi benar-benar mendukung prioritas pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Jawaban tertulis Saudara Gubernur kami minta disertai matriks konsistensi antara RKPD, KUA dan PPAS, RAPBD, dan rincian perangkat daerah. Matriks itu perlu memuat indikator hasil dan lokasi penerima manfaat, serta penjelasan atas setiap perbedaan angka dan target yang telah kami kemukakan."
 

Fraksi ABNR Belum Setujui Seluruh Alokasi RAPBD

Berdasarkan pandangan umum tersebut, Fraksi ABNR belum memberikan persetujuan terhadap seluruh pilihan alokasi anggaran yang diajukan pemerintah provinsi.

Meski demikian, fraksi tersebut meminta proses pembahasan tetap dilanjutkan dengan terlebih dahulu memastikan kelengkapan dan keseragaman dokumen anggaran.

"Penilaian akhir akan kami tentukan berdasarkan jawaban tertulis Pemerintah Provinsi, kelengkapan dokumen yang telah direkonsiliasi, dan kepastian bahwa perubahan anggaran memperkuat pelayanan. Kami berharap pembahasan di Badan Anggaran dan komisi berpegang pada dokumen yang sama," tegasnya.

Sebagai informasi, Fraksi ABNR merupakan fraksi gabungan yang terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Hanura. Dalam pandangan umum fraksi pada 16 November 2026, RAPBD NTB 2027 mencatat proyeksi pendapatan Rp6,22 triliun dan belanja Rp6,06 triliun.

Dari postur tersebut terdapat surplus sekitar Rp162,80 miliar. Bersama perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp10 miliar, surplus itu direncanakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan Rp172,80 miliar, yang terdiri atas pembayaran pokok utang Rp122,80 miliar dan penyertaan modal Rp50 miliar.

Fraksi ABNR juga meminta pemerintah menjelaskan rencana penyertaan modal Rp50 miliar, termasuk badan usaha penerima, dasar hukum, tujuan, proyeksi manfaat, serta hasil penilaian kelayakan dan risikonya.

Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi ABNR meminta Pemprov NTB melakukan pembenahan dokumen sebelum pembahasan anggaran dilanjutkan secara terperinci.

Editor: Purnawarman

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut