PDIP Sebut Politik Belah Bambu di Balik Polemik Musyafirin Komisaris Independen Bank NTB Syariah

LOMBOK, iNewsLombok.id - Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H. Rachmat Hidayat menilai polemik terkait status H. W. Musyafirin sebagai Komisaris Independen Bank NTB Syariah sekaligus kader PDI Perjuangan telah menempatkan partai dalam tekanan politik.

Rachmat menyebut kondisi tersebut sebagai apa yang ia istilahkan sebagai politik belah bambu. Menurutnya, Musyafirin tetap mempertahankan statusnya sebagai kader, sementara partai harus menghadapi berbagai sorotan publik yang muncul terkait pilihan tersebut.

Baca Juga

Rachmat Hidayat Ungkit Sejarah Orde Baru, Targetkan PDIP Lombok Timur Kembali 6 Kursi

“Ini kental politik belah bambu. Kader tetap berdiri, partai yang diinjak,” tegas Rachmat di Mataram, Kamis (1/10/2026).

Polemik tersebut mencuat setelah sejumlah pihak mempertanyakan status politik Musyafirin setelah ia menduduki posisi Komisaris Independen Bank NTB Syariah.

Musyafirin tercatat sebagai salah satu Komisaris Independen Bank NTB Syariah berdasarkan keputusan RUPSLB pada 4 Desember 2025. Dalam susunan komisaris yang ditetapkan, Musyafirin bersama Achmad Fauzi menjadi Komisaris Independen, sementara Anis Mudjahid Akbar ditetapkan sebagai Komisaris Utama.

Baca Juga

Bantu Korban Banjir Mataram: Made Slamet: Kami Bergerak untuk Kemanusiaan, Bukan Pencitraan

Susunan tersebut berlaku setelah melalui proses persetujuan OJK sesuai mekanisme penilaian kelayakan dan kepatutan.

Editor: Purnawarman