KONI NTB Buka Penjaringan Ketua Umum 2026–2030, Persyaratannya Tak Main-Main

Selain pengalaman organisasi, dukungan anggota juga menjadi syarat utama yang wajib dipenuhi setiap bakal calon.

Baca Juga

KONI NTB Tegaskan Kericuhan Hanya Insiden Kecil, Ratusan Laga Porprov 2026 Berjalan Lancar

Calon diwajibkan memperoleh dukungan sedikitnya 30 persen dari total 19 Pengurus Provinsi (Pengprov) cabang olahraga (cabor), baik cabor prestasi maupun fungsional. Di samping itu, bakal calon juga harus mengantongi dukungan dari sedikitnya tiga KONI kabupaten/kota di NTB.

“Ini untuk memastikan calon benar-benar memiliki basis dukungan yang kuat dan representatif,” imbuh Suhaimi.

Persyaratan lain yang menjadi perhatian publik adalah biaya pendaftaran yang ditetapkan sebesar Rp200 juta. Besaran tersebut memicu berbagai tanggapan, namun panitia memastikan nominal tersebut merupakan hasil keputusan bersama dalam forum organisasi.

Baca Juga

51 Cabor Bertanding di PORPROV NTB 2026, KONI Siapkan Atlet Hadapi PON 2028

“Itu berdasarkan hasil Rakerprov KONI NTB. Tidak ada unsur permainan. Semua sudah disepakati jauh sebelum pendaftaran dibuka,” tegasnya.

Selain itu, setiap bakal calon juga diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan umum, di antaranya bebas dari penyalahgunaan narkoba, sehat jasmani dan rohani, serta melengkapi seluruh dokumen administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski syarat pencalonan tergolong ketat, TPP menegaskan bahwa kesempatan tetap terbuka bagi seluruh tokoh olahraga yang memenuhi persyaratan.

Baca Juga

Empat Daerah Mundur, Porprov XII NTB 2026 Kini Hanya Digelar di Enam Wilayah

“Silakan siapa pun mencalonkan diri. Tapi harus mengikuti syarat yang ada. Tidak ada pengecualian,” tandasnya.

Dengan kombinasi syarat pengalaman organisasi, dukungan mayoritas anggota, hingga biaya pendaftaran yang cukup besar, persaingan memperebutkan kursi Ketua KONI NTB diperkirakan akan berlangsung kompetitif.

Peran Strategis Ketua KONI NTB

Ketua KONI NTB yang terpilih nantinya akan memegang peran penting dalam menyusun kebijakan pembinaan olahraga prestasi di daerah. Selain memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan induk cabang olahraga, kepengurusan baru juga akan menghadapi tantangan meningkatkan prestasi atlet NTB pada berbagai kejuaraan nasional serta mempersiapkan kontingen menuju PON 2028.

Musorprov KONI NTB 2026 juga menjadi momentum evaluasi terhadap program pembinaan olahraga selama periode sebelumnya, sekaligus menentukan arah kebijakan olahraga prestasi NTB untuk empat tahun ke depan.

Editor : Purnawarman