Bawaslu NTB dan PWI Kolaborasi Bangun Demokrasi Sehat di Era Digital

LOMBOK, iNewsLombok.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB dan insan pers untuk memperkuat literasi politik serta pendidikan demokrasi kepada masyarakat.

Langkah tersebut dinilai penting di tengah derasnya arus informasi digital dan maraknya penyebaran hoaks politik di media sosial, meskipun saat ini tidak sedang berlangsung tahapan pemilu maupun pilkada.

Baca Juga

Dikecam! Polres Sumbawa Panggil 7 Media, PWI NTB Desak Cabut Surat Klarifikasi

Ketua Bawaslu NTB, Itratif, menegaskan bahwa pendidikan politik harus tetap berjalan secara berkelanjutan agar kesadaran demokrasi masyarakat terus meningkat.

“Media massa memiliki peran krusial dalam menentukan arah demokrasi, khususnya dalam memberikan kesadaran dan literasi politik kepada masyarakat,” ujar Itratif saat bersilaturahmi dengan jajaran pengurus PWI NTB di Kantor PWI NTB, Mataram, Senin.

Menurutnya, pendidikan politik bukan sekadar memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, integritas, dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan demokrasi.

“Demokrasi yang kuat lahir dari masyarakat yang cerdas, kritis, dan memiliki kepedulian terhadap proses demokrasi,” tegasnya.

Bawaslu Fokus Edukasi Politik Generasi Muda

Itratif menjelaskan, Bawaslu NTB saat ini tengah mengintensifkan program edukasi pengawasan partisipatif bagi pelajar dan generasi muda di berbagai daerah di NTB.

Program tersebut dilakukan melalui pendekatan edukatif dan interaktif agar pelajar memahami pentingnya demokrasi, pengawasan pemilu, hingga bahaya disinformasi politik di era digital.

Baca Juga

Pj Gubernur Hassanudin Atensi Keinginan PWI NTB Punya Sekretariat: Cari Aset yang Bisa Dipakai

“Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini kepada pelajar sebagai generasi penerus bangsa,” katanya.

Ia menilai generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan masa depan demokrasi Indonesia. Karena itu, kolaborasi antara lembaga pendidikan, penyelenggara pemilu, organisasi pers, dan media massa harus terus diperkuat.

Selain itu, Bawaslu NTB juga telah membangun berbagai program pengawasan partisipatif di sejumlah daerah guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.

PWI NTB Siap Lawan Hoaks Politik

Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliluddin, menyambut baik ajakan Bawaslu NTB untuk memperkuat literasi politik masyarakat. Menurutnya, pers memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan menyejukkan publik.

“Ini bertujuan memperkuat pemahaman publik terhadap isu politik, etika pers, serta meminimalisir dampak berita bohong,” ujarnya.

Ikliluddin mengatakan, PWI NTB juga terus mendorong peningkatan kompetensi wartawan agar mampu menghasilkan karya jurnalistik yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu memberikan edukasi politik kepada masyarakat.

Baca Juga

Khairil W Zakariah Tepilih Nahkodai PWI Sumbawa Barat, Ini Pesan Ketua PWI NTB di Tahun Politik

Di tengah perkembangan platform digital dan media sosial yang sangat cepat, kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital RI, sepanjang tahun 2024 terdapat ribuan konten hoaks politik yang tersebar di berbagai platform digital selama momentum pemilu dan pilkada. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi di Indonesia.

Karena itu, PWI NTB menilai sinergi antara media dan penyelenggara pemilu sangat penting untuk membangun demokrasi yang sehat dan berkualitas.

“Pers memiliki peran strategis dalam menginformasikan masyarakat melalui karya jurnalistik yang memberi harapan dan optimisme, baik kepada pemerintah maupun masyarakat. Termasuk dalam membangun iklim demokrasi yang sehat di NTB,” tegas Ikliluddin.

Editor : Purnawarman