Demo Mahasiswa Ricuh saat Gubernur NTB Tak Temui Massa, Aparat dan Massa Sempat Bersitegang

LOMBOK, iNewsLombok.id - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB (AMR-NTB) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Aksi yang bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional itu sempat memanas dan diwarnai kericuhan antara massa aksi dan aparat.

Koordinator lapangan aksi, Irawan, menyebut demonstrasi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai masih membelit masyarakat NTB, khususnya di sektor pendidikan dan kesejahteraan.

Baca Juga

WhatsApp Group Jadi Sarana Instruksi Aksi Ricuh, Polisi Ungkap Fakta Baru

"Gubernur NTB anti rakyat," kata Irawan.

Soroti Sistem Pendidikan dan Kesejahteraan Guru

Menurut Irawan, sistem pendidikan yang berjalan saat ini dinilai belum berpihak pada rakyat. Ia menilai arah kebijakan pendidikan justru memperkuat ketimpangan sosial.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti rendahnya kesejahteraan guru, persoalan buruh, serta kasus penggusuran lahan yang dinilai belum terselesaikan di era kepemimpinan Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Damayanti Putri.

Mahasiswa Desak Gubernur Temui Massa Aksi

Orator lainnya, Ade Irawan, mendesak agar Gubernur NTB turun langsung menemui mahasiswa. Ia menilai pemerintah daerah kurang responsif terhadap aspirasi publik.

"Setiap kali kami aksi, tidak pernah Gubernur NTB menemui aksi," kata Ade.

Ia juga mengkritik pendekatan keamanan yang dinilai lebih dominan dibanding dialog.

"Setiap mahasiswa gelar aksi pasti dibenturkan dengan aparat," ujarnya.

Mosi Tidak Percaya dari Perwakilan Perempuan

Dalam aksi tersebut, perwakilan mahasiswa perempuan, Wildan Ummairah, menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Gubernur NTB.

"Kami hari ini menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Gubernur NTB," kata dia.

Menurutnya, berbagai persoalan mulai dari wilayah Bima hingga Mataram menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap kepemimpinan daerah.

Pendidikan dan Pengangguran NTB

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik, angka partisipasi sekolah di NTB masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah terpencil. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di NTB juga masih berada di kisaran 3–4 persen, dengan lulusan perguruan tinggi menjadi salah satu penyumbang yang belum terserap optimal di dunia kerja.

Hal ini memperkuat tuntutan mahasiswa terkait pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas pendidikan.

Tuntutan Mahasiswa: Dari Pendidikan Gratis hingga Infrastruktur

Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan nasional dan daerah, di antaranya:

Pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi

Kenaikan gaji guru dan tenaga kesehatan

Penghapusan sistem outsourcing

Perluasan lapangan kerja

Perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Soromandi, Kabupaten Bima

Evaluasi kinerja pemerintah daerah

Mahasiswa juga mendesak agar pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan serta memastikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah NTB.

Editor : Purnawarman