Menkes Budi Gunadi dan Gubernur NTB Percepat Transformasi RSUD Kota Bima

KOTA BIMA, iNewsLombok.id – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melakukan kunjungan kerja ke RSUD Kota Bima Jumat (27/2/2026).

Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung progres pembangunan fisik, kesiapan alat kesehatan, serta penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka peningkatan kelas rumah sakit.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat transformasi layanan kesehatan di Pulau Sumbawa, sekaligus mengurangi ketergantungan rujukan pasien ke Mataram.

Verifikasi Lapangan dan Standar Nasional

Menteri Kesehatan menegaskan bahwa kunjungan ini penting untuk memastikan laporan pembangunan sesuai kondisi nyata di lapangan.

Ia menyampaikan bahwa pengecekan langsung diperlukan agar fasilitas yang dibangun benar-benar memenuhi standar pelayanan dan siap digunakan secara optimal oleh masyarakat.

Penguatan ini sejalan dengan kebijakan peningkatan klasifikasi rumah sakit berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Targetnya, RSUD Kota Bima naik menjadi Rumah Sakit Tipe C, sementara RSUD H.L. Manambai Abdul Kadir ditingkatkan menjadi Tipe B sebagai pusat rujukan regional.

Dari Komitmen Politik ke Implementasi Kebijakan

Pada masa kampanye, pasangan Iqbal–Dinda menjanjikan pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.

Kini, komitmen tersebut diterjemahkan dalam desain kebijakan konkret: memperkuat rumah sakit rujukan di Pulau Sumbawa agar layanan spesialistik tersedia lebih dekat dengan pasien.

Selama ini, kasus-kasus seperti:

Intervensi jantung (Cathlab),

Kemoterapi kanker,

Hemodialisis,

Patologi anatomi,

Neurointervensi,

masih banyak dirujuk ke Mataram. Kondisi ini menyebabkan antrean panjang, beban biaya tambahan, serta risiko keterlambatan penanganan medis.

Tantangan Kesehatan NTB: Beban Penyakit dan Dampak Ekonomi

Dengan populasi sekitar 5,66 juta jiwa, NTB menghadapi beban penyakit serius. Penyebab kematian prematur didominasi kanker, stroke, dan tuberkulosis.

Estimasi beban penyakit (DALY) per tahun:

Kanker: 83–192 ribu

Stroke: 80–118 ribu

Tuberkulosis: 72–140 ribu

Stunting: ±131 ribu

Penyakit jantung: 40–69 ribu

Kerugian ekonomi akibat penyakit di NTB diperkirakan mencapai Rp18–25 triliun per tahun. Artinya, isu kesehatan bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga berdampak langsung pada produktivitas daerah.

Transformasi Kapasitas RSUD Kota Bima

Sebelum Peningkatan:

98 tempat tidur

7 poliklinik rawat jalan

ICU dan NICU terbatas

Spesialis dasar

Setelah Penguatan:

Target ±230 tempat tidur

14 poliklinik rawat jalan

ICU, NICU, ICVCU

Instalasi bedah sentral modern

IGD dengan sistem zonasi

Laboratorium terintegrasi

Peralatan medis unggulan meliputi:

Cathlab

CT Scan

Mamografi

C-Arm

Echocardiography

Cytotoxic Safety Cabinet

Hemodialisis

Tambahan alat diagnostik:

PCR

Immunology Analyzer

Blood Chemical Analyzer

EEG

Penguatan SDM Spesialis

Untuk mendukung peningkatan kelas, pemerintah juga menambah tenaga medis spesialis, antara lain:

Onkologi

Urologi

Bedah saraf

Neurologi intervensi

Anestesi dan terapi intensif

Langkah ini memastikan peningkatan kelas rumah sakit tidak hanya administratif, tetapi berbasis kompetensi klinis.

Target Kebijakan yang Terukur

Pemerintah menargetkan:

Rasio tempat tidur mendekati 1,44 per 1.000 penduduk

BOR sekitar 75%

Penurunan signifikan rujukan ke Mataram

Waktu tunggu pasien lebih singkat

Efisiensi biaya kesehatan regional

Makna Strategis untuk Pulau Sumbawa

Penguatan RSUD Kota Bima menjadi simbol pemerataan layanan kesehatan di NTB. Pelayanan tidak lagi terpusat di satu pulau, tetapi didistribusikan secara lebih adil.

Dengan peningkatan kelas dua rumah sakit utama di Pulau Sumbawa, fondasi sistem rujukan regional kini semakin kuat dan mandiri.

Langkah ini memang belum menyelesaikan seluruh persoalan kesehatan, tetapi arah kebijakannya jelas: mendekatkan layanan, mempercepat penanganan, dan menghadirkan keadilan kesehatan bagi masyarakat Pulau Sumbawa.

Editor : Purnawarman