Komisi IV DPRD NTB Minta Perbaikan Jalan Berlubang Jadi Kebiasaan, Bukan Insidental

LOMBOK, iNewsLombok.id - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Sudirsah Sujanto, menyoroti langkah cepat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB dalam memperbaiki jalan provinsi yang rusak di ruas Praya–Kruak, Lombok Tengah. Perbaikan tersebut dilakukan belum lama ini dengan metode penambalan pada titik-titik jalan berlubang.

Sudirsah menilai respons cepat dari Dinas PUPR patut diapresiasi dan harus menjadi kebiasaan yang terus dipertahankan demi keselamatan pengguna jalan.

Baca Juga

Infrastruktur NTB: Anggaran PUPR dan Perkim Turun dari Rp678 M ke Rp210 M

"Kita Komisi IV memberikan apresiasi atas gerak cepat PUPR Provinsi melakukan perbaikan jalan provinsi yang bolong di Praya. Memang kita harapkan, dan selalu kita menghimbau penanganan cepat bila ada jalan berlubang karena merugikan masyarakat," tegas Sudirsah, Rabu (11/2/2027).

Menurutnya, kondisi jalan berlubang tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, terutama bagi pengendara sepeda motor dan kendaraan bermuatan berat.

"Jalan bolong ini selalu menjadi bahan kita bahas dalam rapat-rapat, agar segera dilakukan tindakan perbaikan. Tolong dipertahankan oleh Dinas," ungkapnya.

Sudirsah juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap setiap laporan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur jalan, baik di jalur utama maupun jalan penghubung antarwilayah.

"Kita meminta segera melakukan penanganan jika diketahui ada ditemukan jalan berlubang, semua harus cepat," tegasnya lagi, Ketua DPD Gerindra Lombok Utara ini.

Ruas jalan Praya–Kruak merupakan salah satu jalur strategis di Lombok Tengah karena menghubungkan kawasan permukiman, sentra pertanian, serta jalur distribusi hasil produksi masyarakat menuju pusat kota Praya. Kerusakan jalan di jalur ini kerap dikeluhkan warga karena dapat memperlambat mobilitas dan meningkatkan biaya transportasi.

Selain penambalan sementara, Komisi IV DPRD NTB juga mendorong agar Dinas PUPR tidak hanya fokus pada perbaikan darurat, tetapi menyusun program pemeliharaan rutin dan rehabilitasi permanen, termasuk pengaspalan ulang dan peningkatan kualitas drainase agar kerusakan tidak berulang, terutama saat musim hujan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB, Budi Herman, menegaskan bahwa setiap laporan dan informasi dari masyarakat akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti.

“Setiap informasi masyarakat pasti kami respon untuk dilakukan penanganan. Ini adalah bentuk pelayanan Pemerintah Provinsi NTB kepada warga, dan hal ini sudah menjadi komitmen Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal,” tegas Budi.

Ia menambahkan, Dinas PUPR NTB terus melakukan pemetaan titik-titik kerusakan jalan di berbagai wilayah guna memastikan penanganan dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan prioritas pada ruas-ruas yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Editor : Purnawarman