DPR Tetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI, Ini Alasannya

JAKARTA, iNewsLombok.id – Komisi XI DPR RI resmi menetapkan Wakil Menteri Keuangan, Thomas A.M. Djiwandono, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih. Keputusan tersebut diambil secara musyawarah mufakat dalam rapat internal setelah seluruh kandidat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), Senin (26/1/2026).

Thomas akan menggantikan posisi Juda Agung yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Deputi Gubernur BI.

Baca Juga

DPR RI Usul BGN Tambah Gaji Kader Posyandu yang Layani Ibu Hamil dan Menyusui di Program MBG

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menyebutkan bahwa keputusan ini disepakati oleh seluruh unsur pimpinan dan delapan kelompok fraksi (poksi) yang hadir lengkap dalam rapat tersebut.

“Pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas A.M Djiwandono. Dan hari ini kita sepakati diputuskan bersama menjadi keputusan Komisi XI di rapat internal,” ujar Misbakhun.

Misbakhun mengungkapkan bahwa pembahasan berlangsung singkat, hanya sekitar 30 menit, karena seluruh fraksi sepakat terhadap figur Thomas. Ada dua alasan utama , kata dia yang membuat Thomas diterima secara bulat, pertama yakni Thomas dinilai sebagai figur pemersatu lintas partai, yang dinilai mampu menjaga independensi Bank Indonesia.

Baca Juga

Muazzim Akbar Sebut MBG Bukan Program Politik, Tapi Investasi Bangsa

Kemudian, Thomas memiliki visi kolaboratif antara kebijakan fiskal dan moneter, yang dianggap penting dalam menghadapi tekanan ekonomi global.

“Pertimbangannya bahwa Bapak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partai politik. Dan figur Bapak Thomas tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus soal bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi itu seperti apa,” jelas Misbakhun.

Komisi XI juga menilai Thomas memiliki kemampuan merumuskan kebijakan yang adaptif (agile), terutama di tengah dinamika global seperti tekanan inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan ketidakpastian pasar keuangan.

Baca Juga

Dasco Pastikan Revisi UU Pilkada Belum Jadi Agenda DPR

Sinergi kebijakan moneter dan fiskal diyakini menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat daya tahan sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Setelah disepakati di tingkat Komisi XI, nama Thomas Djiwandono akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk mendapatkan pengesahan resmi.

“Dan nanti akan dibawa ke DPR RI untuk disahkan dalam rapat paripurna besok (Selasa, 27/1/2026),” ucap Misbakhun.

Baca Juga

Gedung DPRD NTB Dibakar Massa, DPRD Minta DPR RI Kawal Pembangunan Ulang

Thomas A.M. Djiwandono dikenal memiliki latar belakang kuat di sektor keuangan dan pemerintahan. Sebagai Wamenkeu, ia terlibat langsung dalam pengelolaan APBN, reformasi fiskal, dan kebijakan pembiayaan negara.

Dengan pengalaman tersebut, ia dinilai mampu menjembatani koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, yang menjadi kunci menjaga stabilitas makroekonomi.

Editor : Purnawarman