Mendagri Larang Kepala Daerah ke Luar Negeri hingga Januari 2026, Ini Alasannya!

Baca Juga

Tito Karnavian Larang Kepala Daerah Angkat Honorer Baru, Sebut Bisa Bebani APBD

Tito menegaskan kebijakan ini tidak hanya menyasar kepala daerah di wilayah yang sedang menghadapi bencana di Sumatera, tetapi diberlakukan setara di seluruh Indonesia. Menurutnya, keberadaan pemimpin daerah menjadi kunci dalam memastikan koordinasi, pengambilan keputusan, dan efektivitas pemerintahan.

"Jadi keberadaan kepala daerah, baik bupati, gubernur, sangat diperlukan karena memiliki power, kewenangan. Bawahannya enggak memiliki power yang sekuat para kepala daerah," jelasnya.

"Oleh karena itu, kalau kehilangan leadership kepala daerah, ya di bawahnya juga menjadi tidak terarah karena memerlukan koordinasi dan keputusan. Apalagi kepala daerah juga adalah ketua Forkopimda," tambahnya.

Baca Juga

DPRD NTB Tak Ambil Pusing Soal Isu Sekda Impor, Isvie: Yang Penting Paham Daerah!

Surat Edaran Kemendagri seperti ini biasanya dikeluarkan pada periode krusial, misalnya saat libur panjang, masa tanggap darurat bencana, atau menjelang akhir tahun anggaran.

SE ini juga terkait upaya pemerintah pusat memperkuat respons daerah terhadap potensi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi pada Desember–Januari.

Kepala daerah yang melanggar Surat Edaran dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Baca Juga

Tito Desak Sekda se Indonesia Segera Percepat Penyerapan APBD 2025

Kemendagri sebelumnya mencatat adanya peningkatan kunjungan luar negeri pejabat daerah pada akhir tahun, sehingga aturan ini diterbitkan untuk efisiensi dan prioritas kinerja.

Forkopimda yang dipimpin kepala daerah memiliki peran vital dalam koordinasi keamanan, kebencanaan, serta pelayanan publik selama periode rawan akhir tahun.

Editor: Purnawarman