50 Kandidat Adu Gagasan dalam UKK Calon Ketua DPW PKB di Jakarta
JAKARTA, iNewsLombok.id - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) resmi menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi calon ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB dari seluruh Indonesia. Tahap pertama gelombang perdana diikuti oleh 50 kandidat dan berlangsung selama dua hari, 8–9 Desember 2025, di kantor DPP PKB, Jakarta.
Ketua DPP PKB Bidang Pengelolaan Organisasi, Legislatif, dan Eksekutif, Abdul Halim Iskandar, atau dikenal sebagai Gus Halim, menegaskan bahwa UKK merupakan langkah strategis dalam menjaga kualitas kepemimpinan partai di daerah.
“UKK ini adalah bentuk transparansi PKB dalam menjaring calon ketua DPW. Kita ingin memastikan setiap kandidat memiliki kapasitas, karakter kepemimpinan, dan integritas yang kuat,” ujar Gus Halim di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Ia menambahkan bahwa proses ini bukan sekadar tahapan administratif. “UKK ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah ikhtiar serius PKB memastikan bahwa calon ketua DPW benar-benar memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan memimpin. Kekuatan PKB di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas pemimpinnya,” sambungnya.
Menurut Gus Halim, mekanisme UKK ini selaras dengan arahan Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang terus menekankan pentingnya penguatan struktur organisasi partai. PKB ingin memastikan kemenangan politik tidak bergantung pada figur semata, melainkan pada bangunan struktur yang solid dan modern.
“Gagasan besar Ketua Umum adalah membangun struktur yang berdaya, struktur yang benar-benar bekerja untuk rakyat. UKK ini adalah penerjemahan langsung dari visi itu,” jelasnya.
Untuk menjaga objektivitas, DPP PKB menghadirkan tim penguji profesional. Setiap kandidat wajib mengikuti rangkaian tes psikometri dan kepemimpinan, mulai dari FCAT, MSDT, tes grafis, FTPI, hingga LSQ.
Pada hari kedua, peserta memasuki tahap penilaian substantif berupa presentasi gagasan dan pemaparan visi–misi, dilanjutkan dengan Leaderless Group Discussion (LGD). Tahap ini menilai kemampuan kolaborasi, komunikasi strategis, pemecahan masalah, dan kepemimpinan situasional.
Seluruh rangkaian UKK dirancang untuk melahirkan pemimpin wilayah yang adaptif dan responsif terhadap dinamika politik nasional maupun kebutuhan masyarakat di tingkat provinsi.
“Kami ingin DPW dipimpin oleh kader terbaik. Mereka yang bukan hanya punya gagasan besar, tetapi juga energi dan komitmen untuk membesarkan PKB dan melayani rakyat,” ujar Gus Halim.
Ia menambahkan bahwa PKB membutuhkan pemimpin wilayah yang tidak hanya populer, tetapi juga menguasai manajemen organisasi, memiliki visi pembangunan, dan mampu menggerakkan struktur hingga akar rumput.
“PKB tumbuh karena kerja kolektif. Maka para pemimpinnya harus kuat, matang, dan mampu membawa energi positif bagi kemajuan partai. UKK ini adalah gerbang awal untuk menyeleksi kader terbaik,” tegasnya.
Proses UKK akan dilaksanakan dalam beberapa gelombang hingga seluruh provinsi menyelesaikan tahapan penilaian. PKB menargetkan seluruh DPW dapat diperkuat dengan struktur kepemimpinan baru sebelum memasuki agenda besar politik nasional.
UKK PKB sebelumnya dikenal sebagai salah satu mekanisme penilaian kader paling ketat di antara partai politik berbasis kaderisasi.
Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi PKB karena sejumlah provinsi strategis akan melakukan restrukturisasi DPW menyambut kontestasi politik 2029.
Proses UKK juga terintegrasi dengan Sistem Manajemen Kader (SIMKAD) PKB yang memuat rekam jejak kader secara digital.
Sejumlah pengamat politik menilai UKK ini dapat meningkatkan posisi PKB dalam peta persaingan partai berbasis kader karena menerapkan standar seleksi mirip organisasi modern.
Editor : Purnawarman