Dikritik Banggar DPRD NTB, Gubernur Iqbal Beberkan Alasan Sewa Mobil Listrik

LOMBOK, iNewsLombok.id - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal merespons sejumlah kritik dari Banggar Dewan Udayana, aktivis, dan para pengamat mengenai rencana penyewaan mobil listrik senilai Rp14 miliar.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil setelah mempertimbangkan temuan berulang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait aset kendaraan dinas.

Baca Juga

Kemendagri Evaluasi RAPBD NTB 2026: Penyusunan KUA–PPAS Tak Tepat Waktu hingga Mobil Listrik

Menurut Iqbal, penggunaan sistem sewa dinilai lebih aman dan efisien karena potensi kerusakan dapat langsung diganti tanpa membebani anggaran perawatan jangka panjang.

"Intinya adalah dipastikan sudah diperhitungkan dikalkulasikan dengan baik. Efisiensi tercapai dengan baik. Itu tugas DPR untuk mengingatkan kita," jelasnya.

Alasan Pemprov NTB Beralih ke Sewa Mobil Listrik

Iqbal menegaskan bahwa biaya pemeliharaan kendaraan konvensional selama ini cukup besar dan kerap menjadi sumber masalah audit.

Baca Juga

Pendapatan NTB Hanya Tumbuh 2,16 Persen, DPRD Dorong Optimalisasi Pajak dan Investasi Daerah

"Pemeliharaan itu susah, kalau sewa (mobil listrik) rusak kita ganti yang baru, core business, aset kita bertahun-tahun jadi temuan BPK dan jadi rekomendasi," tegasnya.

Ia juga menanggapi saran agar gubernur tidak “coba-coba” menggunakan kendaraan listrik.

"Bukan ngancam jangan coba coba, maksudnya jangan sampai kebijakan coba coba," ujarnya meluruskan.

Anggota Banggar DPRD NTB Muhammad Aminurlah yang akrab disapa Aji Maman memperingatkan agar pemerintah tidak menambal defisit dengan penerimaan pembiayaan yang tidak jelas sumbernya.

Rencana pengadaan mobil listrik senilai lebih dari Rp14 miliar juga dipertanyakan. Dengan kondisi anggaran yang masih defisit, ia menilai belanja tersebut tidak mendesak dan tidak sesuai prioritas. Inventarisasi aset harusnya menjadi perhatian utama sebelum menambah kebutuhan baru.

Skema sewa mobil listrik mulai dipertimbangkan beberapa daerah di Indonesia karena dinilai mengurangi biaya pemeliharaan jangka panjang.

Banyak pemerintah daerah sebelumnya mendapat temuan BPK terkait kendaraan dinas yang rusak, tidak layak, atau tidak diketahui keberadaannya.

Mobil listrik cenderung memiliki biaya operasional lebih rendah karena tidak membutuhkan pergantian oli, filter udara, atau komponen mesin yang kompleks.

Pemprov NTB berencana menerapkan kebijakan ini secara bertahap untuk mendukung target green energy dan efisiensi anggaran.

Evaluasi menyeluruh disebut akan dilakukan setiap tahun, termasuk penilaian kinerja penyedia layanan sewa kendaraan listrik.

Editor : Purnawarman