Muktamar PPP X Ancol: Suara PPP NTB Pecah Dua Kubu

LOMBOK, iNewsLombok.id – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang semula solid mendukung Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030 di ajang Muktamar X Ancol, Jakarta Utara, akhirnya terbelah. Sebagian kader tetap bersama Mardiono, namun tidak sedikit yang beralih mendukung Agus Suparmanto.

Seorang sumber internal DPW PPP NTB menyebutkan bahwa sejak awal muktamar, dukungan sudah menunjukkan tanda-tanda tidak solid. Bahkan setelah Mardiono mendeklarasikan kemenangan pada Sabtu malam (27/9/2025) pukul 22.00 WIB, sejumlah pemilik suara justru berpihak ke Agus.

"Kami berangkat dari NTB sebetulnya membawa hasil Mukerwil. Rencananya mendukung satu calon. Tapi begitu di arena Muktamar, nyatanya terpecah menjadi dua kelompok," ungkap sumber tersebut.

Dari Mukerwil Solid, Berubah di Arena Muktamar

Sebelumnya, Mukerwil PPP NTB yang digelar pada 8 September 2025 memutuskan dukungan penuh kepada Mardiono. Seluruh 10 DPC kabupaten/kota saat itu menandatangani surat pernyataan dukungan di atas materai yang dibacakan oleh Sekretaris DPW PPP NTB, Mohammad Akri.

Namun, kenyataan berbeda terlihat di arena muktamar. Dukungan yang awalnya bulat justru pecah menjadi dua kubu.

Kelompok pertama tetap bersama Mardiono yang dikomandoi Ketua DPW PPP NTB Muzihir, sedangkan kelompok kedua mendukung Agus Suparmanto yang dimotori Sekretaris DPW PPP NTB, Mohammad Akri.

Bahkan kabarnya, dari total 10 DPC, tujuh DPC mengikuti arah dukungan Akri, sementara hanya tiga DPC yang bertahan bersama Muzihir.

“Perpecahan ini memicu tanda tanya besar di masyarakat dan simpatisan PPP, khususnya di NTB,” kata sumber tersebut.

Strategi Politik atau Perpecahan Nyata?

Fenomena perbedaan dukungan ini menimbulkan spekulasi. Ada yang menduga langkah tersebut adalah strategi politik agar PPP NTB tetap memiliki posisi dalam kepengurusan, siapa pun ketua umum yang sah nantinya. Namun, ada pula yang menilai ini merupakan bentuk perpecahan murni.

"Pertanyaan ini harus dijawab oleh pengurus wilayah. Apakah ini strategi atau memang perpecahan murni? Warga dan simpatisan memerlukan gambaran yang utuh," tegas seorang anggota PPP yang enggan disebutkan namanya.

Muzihir: Ada yang Mendua

Ketua DPW PPP NTB, Muzihir, membenarkan adanya perpecahan suara tersebut. Ia mengakui sebagian kader tidak konsisten dengan hasil Mukerwil.

"Kalau saya katakan bukan membelot tapi mendua. Ke kiri dan kanan oke," ujarnya.

Menurutnya, sekitar enam DPC terindikasi mengalihkan dukungan. Namun, Muzihir enggan menyebutkan nama-nama DPC tersebut.

“Ke sana juga ada. Ke sini juga ada. Sekitar ada enam DPC yang begitu mengikuti saudara Akri,” tambahnya.

Ia menyayangkan sikap inkonsistensi itu karena ditunjukkan secara vulgar.

“Seharusnya kalau di hati A, maka di mulut juga harus A. Inilah pentingnya satu kata dan perbuatan,” cetus Wakil Ketua DPRD NTB itu.

Akri: Ini Hanya Dinamika Biasa

Di sisi lain, Sekretaris DPW PPP NTB, Mohammad Akri, menampik tudingan adanya perpecahan. Menurutnya, perbedaan dukungan dalam muktamar adalah hal wajar dalam politik.

“Ini adalah dinamika dan intrik. Saya kira biasa saja. Bagaimanapun PPP harus punya kepemimpinan yang bagus,” ujarnya.

Akri juga menegaskan bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan PPP saat ini, karena keputusan resmi harus menunggu Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM.

“Hari ini tidak ada dualisme kepemimpinan. Ini kan hanya saling klaim dari pendukung masing-masing saja. Makanya kita tunggu SK Kementerian Hukum saja,” jelasnya.

Menurut Akri, keluarnya SK pemerintah sangat penting agar PPP segera melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil). “Karena dalam aturannya Muswil itu bisa digelar paling lambat tiga bulan setelah Muktamar,” tandas Ketua Komisi I DPRD NTB itu.

Editor : Purnawarman