BREAKING NEWS Mukhtarudin Dilantik Prabowo, Resmi Jadi Menteri P2MI Gantikan Abdul Kadir Karding

JAKARTA, iNewsLombok.id – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligus Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada Senin (8/9/2025). Mukhtarudin menggantikan pejabat sebelumnya, Abdul Kadir Karding, dalam Kabinet Merah Putih.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara dengan penuh khidmat, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Dalam prosesi tersebut, Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Mukhtarudin.

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Prabowo saat memimpin sumpah jabatan.

Lima Kementerian Strategis Alami Perubahan

Sebelum prosesi pelantikan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo melakukan reshuffle di lima kementerian strategis, yaitu:

Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)

Kementerian Koperasi (Kemenkop)

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)

Latar Belakang Mukhtarudin

Mukhtarudin dikenal sebagai politikus kawakan dengan pengalaman panjang di bidang ekonomi dan perlindungan tenaga kerja. Ia pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI Komisi VI yang membidangi perdagangan, koperasi, serta BUMN.

Selain itu, Mukhtarudin juga aktif dalam advokasi pekerja migran Indonesia di luar negeri, terutama terkait masalah perlindungan hukum, peningkatan keterampilan, dan penguatan remitansi untuk pembangunan daerah.

Pengamat politik menilai penunjukan Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI merupakan langkah strategis Presiden Prabowo, mengingat pekerja migran merupakan salah satu tulang punggung devisa negara.

Tantangan Pekerja Migran Indonesia

Indonesia memiliki lebih dari 9 juta pekerja migran yang tersebar di berbagai negara, terutama di kawasan Asia dan Timur Tengah. Permasalahan yang kerap muncul meliputi perlindungan hukum, upah yang tidak layak, perdagangan manusia, hingga kasus kekerasan fisik dan psikis.

Dengan posisinya yang baru, Mukhtarudin diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta negara-negara tujuan pekerja migran agar jaminan keselamatan dan kesejahteraan PMI semakin meningkat.

Editor : Purnawarman