Tito Karnavian Ingatkan Kepala Daerah: Jangan Sampai Pesta Mewah Jadi Viral Negatif di Medsos

JAKARTA, iNewsLombok.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah agar menunda atau bahkan membatalkan kegiatan seremonial yang terkesan mewah di tengah situasi sosial yang sedang memanas.

Pesan itu disampaikan Tito dalam rapat koordinasi dengan kepala daerah di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/8/2025).

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian Bongkar Fakta di Balik Kenaikan PBB-P2

“Kami juga menyampaikan, bahwa tunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, dengan musik-musik, seperti pesta. Di tengah situasi seperti ini sangat sensitif,” ujar Tito.

Kekhawatiran Pesta Mewah Jadi Viral

Eks Kapolri tersebut menegaskan, pesta atau acara seremonial dengan kemewahan berlebihan sangat rawan dipotong dan diviralkan di media sosial.

Ia khawatir, jika pejabat daerah tetap menggelar pesta besar, rekaman acara tersebut akan dipelintir sehingga memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Baca Juga

Tito Karnavian Minta Relaksasi Ekspor Konsentrat PT AMMAN, Ekonomi NTB Butuh Napas

“Nanti kalau pesta-pesta ada musik musiknya, dipotong, dibuat di TikTok dan lain-lain, kemudian dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile pada pejabat. Dibandingkan nanti akan menjadi amunisi baru yang digoreng oleh siapa pun,” tegas Tito.

Alternatif Acara: Sederhana dan Bermakna

Sebagai solusi, Mendagri menyarankan agar acara pemerintah daerah digelar dengan sederhana. Misalnya cukup dengan tumpengan, doa bersama, atau pemberian santunan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, Tito juga menekankan agar pejabat maupun keluarganya tidak melakukan flexing atau pamer kekayaan di hadapan publik.

Baca Juga

NTB Tembus 2 Besar Nasional Kinerja Fiskal 2025, Ekonom Minta Percepatan Belanja Daerah

“Tolong ingatkan keluarga masing-masing terutama cara berpakaian, penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, kendaraan. Hati-hati, ini situasinya sangat tidak bagus, sensitif. Termasuk juga acara-acara pribadi, saya paham mungkin ada resepsi pernikahan, ulang tahun yang ingin dirayakan,” imbuhnya.

Instruksi Mendagri ini muncul menjelang tahun politik, di mana publik semakin kritis terhadap perilaku pejabat.

Fenomena “flexing pejabat” sebelumnya sempat viral di media sosial, menimbulkan kecaman luas karena dinilai tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Baca Juga

Viral Video Tito Sebut Ekonomi NTB Minus 1,47%, Sekda NTB: Bukan Vonis Tapi Pak Menteri Bertanya

Kebijakan ini diharapkan memperkuat citra pemerintah daerah yang sederhana dan berpihak kepada rakyat, sekaligus mencegah kegaduhan politik baru.

Praktik seremonial sederhana sebelumnya sudah dilakukan beberapa daerah, misalnya mengganti pesta besar dengan program santunan anak yatim dan bantuan UMKM.

Editor : Purnawarman