BREAKING NEWS Ratusan Warga Pati Geruduk KPK, Desak Penetapan Bupati Sudewo sebagai Tersangka

Pesan Redaksi INews:

Kami mendukung penyampaian aspirasi dengan cara yang bermartabat. Unjuk rasa hak setiap warga, jangan sampai merusak, melukai, atau memecah belah.  Tetap menjaga ketertiban, menghargai sesama, dan menunjukkan bahwa suara rakyat bisa disampaikan dengan damai.

JAKARTA, iNewsLombok.id – Ratusan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (1/9/2025). Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) itu mendesak KPK segera menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi.

Rombongan warga berangkat dari Pati pada Minggu malam (31/8/2025) menggunakan beberapa bus. Setibanya di Jakarta, mereka langsung berkumpul di depan Gedung Merah Putih KPK dengan membawa spanduk berisi tuntutan.

Massa berorasi lantang sambil menyerukan yel-yel.

“Tangkap Sudewo, tangkap Sudewo,” teriak peserta aksi.

Tak hanya itu, warga juga menggelar aksi damai dengan berselawat sambil mengangkat poster berisi desakan agar KPK menindak tegas Sudewo.

Aksi tersebut dipicu dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2018–2022.

Penolakan Mundur dari Jabatan

Sebelumnya, meski mendapat tekanan dari sebagian masyarakat, Sudewo menolak mundur dari jabatannya. Ia menegaskan komitmennya tetap menjalankan amanah sebagai bupati.

“Saya istikamah, saya akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati sebaik-baiknya,” ujar Sudewo di Gedung KPK, Rabu (27/8/2025).

Sudewo juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga persatuan. “Saya berharap masyarakat Pati tetap kompak dan menjaga perdamaian antarsesama,” tambahnya.

Latar Belakang Polemik

Kemarahan publik tidak hanya dipicu dugaan korupsi, tetapi juga kebijakan kontroversial kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Banyak warga menilai kebijakan ini memberatkan, terutama bagi masyarakat kecil yang terdampak langsung.

Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis lokal menilai kebijakan itu menjadi pemantik ketidakpuasan publik hingga akhirnya berujung pada aksi besar-besaran di Jakarta.

Desakan Transparansi dan Perbaikan Kebijakan

AMPB menekankan bahwa aksi ini bukan sekadar desakan hukum, tetapi juga bentuk aspirasi agar pemerintah daerah lebih transparan dan berpihak pada rakyat. Mereka meminta KPK bergerak cepat menuntaskan penyelidikan kasus dugaan korupsi agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan.

Editor : Purnawarman