BREAKING NEWS Ketua DPRD NTB Diperiksa Kejati, Enggan Beberkan soal Dana Siluman Pokir 2025

LOMBOK, iNewsLombok.id - Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Baiq Isvie Rupaeda, akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi NTB pada Rabu (13/8/2025) terkait penyelidikan dugaan dana siluman Pokir 2025 di DPRD NTB.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Pidkum) Kejati NTB, Efrien Saputra, membenarkan kehadiran pimpinan legislatif tersebut.

"Iya, yang bersangkutan (Baiq Isvie Rupaeda) memberikan keterangan ke penyelidik pidana khusus di Kejati NTB hari ini," ungkap Efrien.

Usai menjalani pemeriksaan, Baiq Isvie mengaku kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara.

"Tiyang hadir memberikan keterangan. Sudah saya selesaikan semua sebagai warga negara yang taat hukum saya datang memenuhi panggilan," ujarnya.

Enggan Jawab Soal Dana Siluman

Saat ditanya apakah pemeriksaan tersebut berkaitan langsung dengan dugaan dana siluman DPRD NTB, Isvie memilih untuk tidak memberikan jawaban detail.

"Silahkan tanyakan saja ke penyidik apa yang ditanyakan," ujarnya sambil berlalu.

Baiq Isvie juga mengaku tidak menghitung jumlah pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik.

"Saya tidak catet berapa," katanya singkat sambil menaiki mobil di depan lobi Kejati NTB.

Terkait adanya laporan dana siluman yang disebut-sebut sudah masuk ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

"Saya tidak tahu," ungkapnya kembali.

Sebelumnya sudah ada dua pimpinan DPRD yang diperiksa yakni Yek Agil dan Lalu Wirajaya.

Sementara itu, Anggota DPRD yang sudah diperiksa Indra Jaya Usman, Abdul Rahim, Hamdan Kasim, Marga Harun.

Dana siluman adalah istilah untuk alokasi anggaran yang tidak jelas peruntukannya atau tidak tercantum secara resmi dalam dokumen perencanaan, namun muncul dalam proses pengesahan anggaran.

Kasus dugaan dana siluman DPRD NTB ini sebelumnya ramai dibicarakan publik setelah adanya laporan masyarakat dan aktivis anti-korupsi.

Kejati NTB tengah melakukan pengumpulan alat bukti dan keterangan saksi untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.

Dalam beberapa kasus serupa di daerah lain, dana siluman kerap ditemukan dalam pos anggaran perjalanan dinas, bantuan sosial, atau proyek fiktif.

Editor : Purnawarman