Koperasi Merah Putih Tumbuh di NTB: Bukan Bantuan, Tapi Gerakan!

Beberapa desa seperti Kekeri, Bilelando, dan Kembang Kuning telah ditetapkan sebagai pilot project koperasi percontohan, yang akan diluncurkan dalam waktu dekat.

Tanpa Dana APBD, Berdiri dengan Swadaya

KMP menjadi contoh ideal koperasi mandiri karena tidak bergantung pada pembiayaan pemerintah.

“Koperasi ini bukan milik pemerintah. Skema bagi hasil disepakati sendiri oleh anggota melalui musyawarah. Pemerintah hanya jadi pendamping dan pembina,” ujar Mashyuri.

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, operasional koperasi diawasi oleh satgas dari 13 instansi lintas sektor, termasuk Dinas Koperasi, Kominfo, Pertanian, Kesehatan, hingga BPKP.

Sinkron dengan Program Desa Berdaya

Kepala Dinas PMPD Dukcapil NTB, Ir. Lalu Hamdi, M.Si, menyampaikan bahwa keberadaan KMP selaras dengan program unggulan Desa Berdaya. Saat ini, 38% desa di NTB berstatus mandiri, sementara 40% maju dan 20% berkembang.

“Kami ingin meletakkan koperasi sebagai pondasi utama pemberdayaan desa. Dengan pendekatan ketahanan pangan dan wisata maju, desa bisa bangkit dan mandiri,” katanya.

Pemerintah juga telah menetapkan klaster prioritas untuk 106 desa miskin yang akan mendapat intervensi penuh berbasis koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Inspirasi dari Desa Kekeri: Koperasi Swadaya Warga

Ketua KMP Desa Kekeri, Ibrahim, menceritakan bagaimana koperasi di desanya dirintis dari semangat gotong royong masyarakat tanpa menunggu bantuan.

“Kami tidak menunggu bantuan. Setiap anggota iuran pokok Rp1 juta dan iuran wajib Rp10.000. Hasilnya? Petani sekarang bisa beli pupuk dari koperasi, masyarakat dapat sembako dan mebel lebih murah,” jelasnya.

Dengan modal awal Rp9 juta, KMP Kekeri kini telah mengelola 7 unit usaha, antara lain Simpan pinjam, Toko sembako, Apotek dan klinik, Gudang logistik, Pangkalan gas, Usaha mebel, dan Layanan distribusi pertanian.

Koperasi ini juga membantu promosi produk lokal dan UMKM, seperti kerajinan dan mebel buatan warga desa.

Perluasan Digitalisasi dan Inklusi Keuangan

Pemerintah Provinsi NTB tengah mengembangkan aplikasi koperasi digital berbasis QRIS dan blockchain ringan untuk mendukung transaksi KMP secara real-time, serta memperkuat literasi keuangan digital di desa.

Rencana jangka menengahnya, semua KMP akan terintegrasi dalam satu dashboard digital koperasi NTB untuk pelaporan, audit, dan pemantauan kinerja yang lebih transparan.

Bincang Kamisan edisi ke-10 menjadi tonggak penting dalam penguatan kemandirian ekonomi desa melalui koperasi berbasis rakyat.

Koperasi Merah Putih tidak hanya mencerminkan semangat gotong royong, tetapi juga menjadi solusi konkret pemberdayaan ekonomi desa yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

KMP bukan program semata, tapi gerakan akar rumput yang membangun Indonesia dari desa.

Editor : Purnawarman