NTB Tembus 2 Besar Nasional Kinerja Fiskal 2025, Ekonom Minta Percepatan Belanja Daerah

LOMBOK, iNewsLombok.id - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil mencatatkan kinerja fiskal yang sangat positif pada semester pertama tahun 2025. Berdasarkan data resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), NTB menempati peringkat kedua nasional dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 46,26 persen, dengan serapan belanja mencapai 38,99 persen.

Capaian ini hanya berada di bawah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang meraih realisasi pendapatan sebesar 57,43 persen dan belanja 41,92 persen. Menyusul NTB, posisi ketiga ditempati Jawa Barat, kemudian Kepulauan Riau dan Jawa Timur.

Kapasitas Fiskal NTB Menguat

Baca Juga

Lalu Moh Faozal Ditunjuk Jadi Penjabat Sekda Baru NTB, Janji Genjot Kinerja OPD dan Atasi APBD Seret

Menurut Edo Segara Gustanto, Peneliti Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara, pencapaian ini menunjukkan kapasitas fiskal NTB yang semakin solid, terutama dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pusat.

“Kinerja pendapatan NTB yang menembus 46 persen di pertengahan tahun menunjukkan kemampuan birokrasi daerah dalam menarik dan mengelola sumber-sumber pendapatan, termasuk dari sektor strategis seperti pariwisata, pertanian, dan pertambangan,” jelas Edo.

Capaian ini menjadi angin segar bagi daerah, karena menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah mulai mengarah pada penguatan sektor produktif, bukan hanya belanja rutin.

Leadership Baru dan Tantangan Tata Kelola

Baca Juga

Letusan Gunung Lewatobi di NTT Sebabkan Hujan Abu di Kota Bima NTB

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menilai kinerja positif NTB tidak lepas dari peran Gubernur Muhamad Iqbal yang baru menjabat. Namun Edo memberikan analisis lebih kritis.

“Pengelolaan keuangan daerah mencerminkan sejauh mana kepemimpinan daerah mampu menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Edo.

“Namun demikian, pengelolaan keuangan yang baik tidak selalu dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan kepemimpinan daerah.”

Baca Juga

Jaksa Agung Mutasi Pejabat, Kajari Lombok Tengah dan Sumbawa Barat Diganti

Ia menambahkan, dalam banyak kasus, sistem dan pengawasan dari pemerintah pusat juga berkontribusi terhadap kinerja anggaran di daerah, terlepas dari kualitas kepemimpinan lokal.

Rendahnya Serapan Belanja, Tantangan Nyata

Meski pendapatan daerah menunjukkan tren positif, NTB masih menghadapi tantangan dalam realisasi belanja daerah. Serapan belanja yang baru mencapai 38,99 persen hingga pertengahan tahun dinilai terlalu rendah dan berpotensi menghambat jalannya program pembangunan.

“Belanja publik adalah mesin penggerak utama ekonomi daerah, apalagi di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi,” kata seorang pengamat ekonomi.

Baca Juga

NTB Sabet 10 Medali di Kejurnas Balap Sepeda 2025, Meski Minim Dukungan

Serapan anggaran yang lamban berdampak langsung pada keterlambatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, layanan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Antisipasi Pemborosan di Akhir Tahun

Edo mengingatkan adanya potensi spending rush, yaitu pembelanjaan tergesa-gesa menjelang akhir tahun anggaran. Kondisi ini bisa mengakibatkan ketidakefisienan penggunaan APBD, serta menurunkan kualitas hasil pembangunan.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTB didorong untuk mempercepat pelaksanaan program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat. Fokus harus diarahkan pada Infrastruktur dasar, Pelayanan kesehatan, Pendidikan berkualitas, dan Penguatan UMKM lokal.

Momentum Evaluasi untuk Semua OPD

Baca Juga

KORMI NTB Gelar Fornas VIII, Transparansi Anggaran Rp28 Miliar Jadi Sorotan Publik

Berita positif dari Kemendagri ini harus dijadikan momentum evaluasi internal bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di NTB. Dengan akselerasi penyerapan anggaran, NTB berpeluang menjaga stabilitas pertumbuhan ekonominya, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

Sebagai tambahan informasi, kinerja fiskal NTB juga menunjukkan hasil dari program digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dan sistem e-planning yang sudah mulai diterapkan sejak tahun 2023 melalui integrasi antara BPKAD, Inspektorat, dan Bappeda Provinsi NTB.

Editor : Purnawarman