Akademisi: Tanpa Roadmap, Janji Politik Iqbal-Dinda Hanya Retorika

Baca Juga

Kinerja 100 Hari Iqbal-Dinda Disorot, Ini Evaluasi Tajam dari DPRD NTB

Sementara itu, dukungan operasional bagi pondok pesantren, lembaga pendidikan non-formal, dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) juga belum terakomodasi dalam APBD awal 2025.

Proyek Strategis Mega Masih Tertunda

Tidak hanya program sosial, janji besar lainnya seperti pembangunan dua rumah sakit bertaraf internasional (mega hospital) masing-masing di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, masih belum menampakkan tanda-tanda dimulainya studi kelayakan, penetapan lokasi, ataupun skema pembiayaan.

Demikian juga dengan proyek infrastruktur besar jalan bebas hambatan Trans NTB rute Lembar–Sape yang dianggap penting sebagai penopang konektivitas dan logistik antarwilayah. Sampai kini belum masuk tahap penyusunan detail engineering design (DED) ataupun proses penganggaran melalui KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) atau skema lainnya.

Baca Juga

Iqbal Tegaskan Komitmen Jadi Gubernur untuk Semua Masyarakat NTB

Janji lainnya adalah beasiswa pendidikan bagi pelajar NTB tanpa membebani APBD. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai sumber dana mitra eksternal atau bentuk konkret pelaksanaannya.

Akademisi: Tanpa Roadmap, Janji Politik Hanya Retorika

Kondisi ini mendapat tanggapan dari kalangan akademisi. Edo Segara Gustanto, peneliti dari Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara, menyampaikan keprihatinannya terhadap lambatnya realisasi sejumlah program unggulan yang dinilai sangat potensial mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Beberapa janji besar Iqbal-Dinda sangat potensial untuk menggerakkan ekonomi daerah, seperti dana desa Rp500 juta, mega hospital, dan beasiswa tanpa APBD. Namun hingga kini belum ada kejelasan roadmap pelaksanaan. Tanpa perencanaan teknokratis yang terbuka, publik akan menilai janji-janji tersebut hanya sekadar retorika politik,”tegas Edo.

Baca Juga

Iqbal-Dinda Dilantik 7 Februari Masih Misteri, Hanya Rp490 Miliar lebih di APBD 2025 Bisa Dieksekusi

Ia menambahkan, keterbukaan terhadap proses dan penyampaian timeline yang realistis adalah syarat mutlak agar masyarakat bisa mengawal program-program tersebut. Tanpa hal itu, tingkat kepercayaan publik bisa terus menurun.

Pemerintah Diminta Sampaikan Tahapan Rencana Kerja

Edo berharap, dengan masih panjangnya masa jabatan Gubernur-Wagub hingga 2029, Pemprov NTB dapat segera menyampaikan rencana kerja terukur dan implementasi bertahap untuk menjawab harapan masyarakat. Kejelasan ini akan menjadi bukti bahwa janji-janji kampanye bukan sekadar narasi pemilu, tetapi benar-benar akan diwujudkan.

“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menghindari kekecewaan publik. Masyarakat ingin melihat perubahan nyata, bukan hanya wacana,”tandas Edo.

Editor : Purnawarman