Dugaan Penghinaan Wakil Bupati, Bupati Lombok Barat Angkat Bicara dari Mekkah

LOMBOK, iNewsLombok.id – Beredar surat yang mengatasnamakan Solidaritas Santri Ummi Nurul Adha (SUNNAH) dengan rencana aksi demonstrasi di Kantor Bupati Lombok Barat pada 2 Juni 2025. Surat itu ditujukan kepada Kapolres Lombok Barat melalui Kasat Intelkam, dengan tuntutan agar Bupati Lalu Ahmad Zaini (LAZ) meminta maaf secara terbuka kepada Wakil Bupati Hj. Nurul Adha atas dugaan ucapan yang dianggap menghina.

Namun, melalui sebuah video klarifikasi yang direkam langsung dari Mekkah, Arab Saudi, Bupati LAZ membantah keras tuduhan tersebut. Ia menyebut isu itu sebagai fitnah keji yang bertujuan memecah belah masyarakat Lombok Barat.

Baca Juga

PKS NTB Dukung Klarifikasi Bupati Lobar Soal Dugaan Penghinaan Wakil Bupati

"Mengenai kabar akan ada demonstrasi yang mengatasnamakan Solidaritas Santri Ummi Nurul Adha (SUNNAH) Lombok Barat. Saya memberikan klarifikasi bahwa itu fitnah yang keji. Dan saya minta masyarakat Lombok Barat tidak terprovokasi. Kepada pelaku, saya minta segera melakukan taubatan nasuha," tegasnya dalam video singkat, Jumat (30/5/2025).

Tantangan Bupati: “Tunjukkan Buktinya!”
Lebih lanjut, Bupati LAZ meminta agar pihak-pihak yang menyebarkan isu tersebut membuktikan tuduhannya secara terbuka. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas daerah, terutama menjelang tahun politik dan sejumlah agenda strategis pembangunan daerah.

"Silakan tunjukkan buktinya jika itu benar," tegas LAZ dalam video tersebut.

Isi Surat Tuntutan: Sorotan Terhadap Dugaan Pernyataan “Ban Serep”

Dalam surat yang beredar luas di media sosial, disebutkan bahwa pernyataan Bupati Lombok Barat yang diduga menyebut Wakil Bupati sebagai "ban serep" telah disampaikan di sebuah kedai makan di Kuripan Utara. Kalimat tersebut dianggap merendahkan martabat Wakil Bupati dan memicu kemarahan sejumlah kelompok yang mengaku sebagai loyalis Hj. Nurul Adha.

Kelompok SUNNAH menuntut agar LAZ:

Menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Hj. Nurul Adha.

Menyampaikan klarifikasi publik atas ucapannya.

Dikecam secara moral dan politik atas dugaan penghinaan terhadap perempuan dalam jabatan publik.

Belum Ada Izin Resmi Demonstrasi

Berdasarkan pantauan di lapangan hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak kepolisian terkait pemberian izin aksi demonstrasi pada tanggal 2 Juni 2025. Beberapa tokoh masyarakat dan pemuda Lombok Barat juga menyerukan agar persoalan ini diselesaikan secara bijak dan damai, mengingat posisi Bupati dan Wakil Bupati adalah hasil dari satu paket pemilihan yang sah.

Sumber internal Pemkab menyebut, dinamika politik lokal memang mengalami ketegangan sejak beberapa bulan terakhir, terutama menjelang rotasi birokrasi pasca-Pilkada.

Editor : Purnawarman