Pertumbuhan Kredit NTB Tertinggi di Bali-Nusra, Tapi Ekonomi Malah Minus: Ini Kata Akademisi

LOMBOK, iNewsLombok.id – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatatkan pertumbuhan kredit tertinggi di kawasan Bali dan Nusa Tenggara pada triwulan I tahun 2025. Sayangnya, pencapaian ini tidak sejalan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi daerah, yang justru mengalami kontraksi sebesar -1,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Edo Segara Gustanto, peneliti Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara, menilai bahwa ada ketidaksesuaian antara pesatnya peningkatan kredit dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

“Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun aliran pembiayaan meningkat tajam, efeknya belum secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ini menjadi peringatan bahwa pertumbuhan kredit yang tinggi saja tidak cukup, jika tidak diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dan berdaya saing,” tegas Edo.

Sektor Pertambangan Turun, Pertanian dan Industri Masih Bertahan

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menunjukkan bahwa penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama disebabkan oleh lesunya sektor pertambangan dan penggalian, yang selama ini menjadi kontributor utama ekonomi daerah.

Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta industri pengolahan justru menunjukkan tren positif, meski belum mampu menutupi pelemahan sektor ekstraktif.

Edo menyoroti pentingnya pengawasan terhadap arah penyaluran kredit di NTB. Jika pertumbuhan kredit lebih banyak disalurkan ke sektor produktif seperti UMKM, KUR, pertanian dan perikanan, maka efek positif terhadap perekonomian akan terasa lebih nyata.

“Kalau lonjakan kredit ini didominasi oleh pembiayaan UMKM, KUR, dan sektor pertanian-perikanan, maka ini adalah pertumbuhan yang produktif. Tapi jika lebih banyak ke kredit konsumsi, seperti kendaraan bermotor dan barang konsumtif lainnya, perlu diwaspadai agar tidak menciptakan beban keuangan masyarakat ke depan,” ujarnya.

Waspada Kredit Bermasalah dan Jebakan Utang Rumah Tangga

Edo juga menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh lembaga keuangan. Kualitas kredit harus menjadi perhatian utama agar tidak memicu peningkatan Non Performing Loan (NPL) yang bisa mengancam stabilitas sistem keuangan di NTB.

“Penting juga untuk melihat ke mana kredit ini mengalir. Jangan sampai pertumbuhan yang tinggi justru menjadi jebakan utang, terutama bagi rumah tangga dengan kemampuan finansial terbatas,” tambah Alumni Universitas Islam Indonesia ini.

Mendorong Inklusi Keuangan di Daerah Terpencil

Di sisi lain, Edo melihat ini sebagai momentum strategis untuk memperluas inklusi keuangan, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini belum sepenuhnya terlayani lembaga keuangan formal, seperti desa-desa di pulau-pulau kecil di NTB.

“Pertumbuhan kredit yang tinggi bisa menjadi instrumen pembangunan ekonomi lokal yang sangat kuat jika diarahkan dengan baik. Pemerintah daerah, otoritas keuangan, dan lembaga pembiayaan harus bersinergi agar momentum ini menjadi pengungkit ekonomi jangka panjang, bukan sekadar ledakan jangka pendek,” pungkasnya.

Rekomendasi Kebijakan Kredit NTB

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regional Bali-Nusra, per Maret 2025, porsi kredit konsumsi di NTB masih mendominasi hingga 48%, disusul kredit modal kerja dan investasi.

Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan mulai menyusun peta jalan (roadmap) kebijakan penyaluran kredit yang mendorong sektor produktif dan ekonomi hijau.

NTB sendiri sedang mendorong percepatan investasi di bidang energi terbarukan, pariwisata ramah lingkungan, serta penguatan rantai pasok pertanian melalui digitalisasi UMKM berbasis desa.

Editor : Purnawarman