Bank Syariah Rasa Ormas dan Parpol

Oleh: Edo Segara Gustanto

Akademisi dan Peneliti Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara

Baca Juga

Ombudsman NTB Dalami Dugaan Pemotongan Gaji Sekuriti Bank Syariah di Lombok, Ini Penjelasannya

BANK Syariah Indonesia (BSI) melakukan perombakan pada jajaran komisaris dan direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada hari Jumat (16 Mei 2025), di Jakarta. Umumnya RUPS digelar menjelang akhir tahun, tapi karena kondisi yang mendesak karena beberapa pejabat di BSI menjabat beberapa posisi penting di Pemerintahan, maka BSI melakukan RUPST.

RUPST tersebut menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan, yakni mengangkat Anggoro Eko Cahyo menggantikan Hery Gunardy yang saat ini telah mengemban tugas baru yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Anggoro bukan orang baru di perbankan. Anggoro terakhir menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2021-2026. Namun, saat ini ia dipindahkan untuk ke depannya memimpin bank syariah milik BUMN yang dulunya merupakan merger dari Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah.

Komisaris Berasal dari Perwakilan Ormas dan Partai

Tidak hanya direksi, beberapa komisaris pun berganti. Jika sebelumnya muncul polemik bahwa perwakilan Muhammadiyah tidak menjadi Komisaris BSI yang berujung pada penarikan dana Muhammadiyah di BSI. Di RUPST kali ini muncul nama Muhadjir Effendy. Muhadjir menggeser posisi Muliaman Dharmansyah Hadad yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama BSI sejak 2023.

Dalam struktural PP Muhammadiyah 2022-2027, Muhadjir Effendy menjadi Ketua PP Muhammadiyah membidangi Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal. Di periode sebelumnya Muhadjir membidangi Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan.

Editor : Purnawarman