NTB Capital Bisa Jadi Lokomotif Ekonomi, Asal Bukan Bancakan Elit Daerah

Hindari NTB Capital Jadi Alat Politik

Baca Juga

PGAWC 2025 Digelar di Sky Lancing Lombok, 47 Atlet dari 8 Negara Siap Bertarung

Meski memberikan dukungan, Edo juga mengingatkan agar keberadaan NTB Capital tidak menjadi ajang bagi elit politik untuk mencari keuntungan pribadi.

“Jangan sampai NTB Capital hanya jadi 'bancakan' elit daerah. Ini harus jadi lembaga yang kredibel, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Bukan alat politik, bukan tempat parkir jabatan, dan bukan ladang rente,” ucapnya.

Tata Kelola, Transparansi, dan SDM Profesional

Agar NTB Capital bisa berjalan efektif, Edo menekankan perlunya tata kelola yang kuat, transparan, serta akuntabel. Selain itu, penunjukan sumber daya manusia yang kompeten dan bebas intervensi politik adalah syarat mutlak.

Baca Juga

Pendidikan di NTB Kacau karena Titipan Jabatan, Pengamat Dukung Wacana Pansel Kepala SMA dan SMK

Ia juga mendorong agar fokus investasi diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memiliki multiplier effect terhadap lapangan kerja dan ekonomi lokal, seperti teknologi pertanian modern, industri hilir tambang, serta ekowisata.

Wacana Regulasi dan Keterlibatan Publik

Pemprov NTB dikabarkan tengah merancang regulasi pendukung berupa Peraturan Gubernur untuk memperkuat landasan hukum NTB Capital. Selain itu, forum konsultasi publik rencananya akan digelar pada Juni 2025 untuk menyerap aspirasi dari akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil.

Langkah ini dinilai penting agar NTB Capital tidak hanya menjadi inisiatif elit, tapi juga didukung oleh partisipasi publik yang luas sebagai bentuk kontrol sosial.

Editor : Purnawarman