Pendidikan di NTB Kacau karena Titipan Jabatan, Pengamat Dukung Wacana Pansel Kepala SMA dan SMK

“Sudah jadi rahasia umum kalau rotasi kepala sekolah bukan soal kualitas, tapi soal rekomendasi dan uang. Ini yang merusak dunia pendidikan. Pemimpin sekolah mestinya lahir dari proses objektif dan profesional,” tegasnya.

Alfisahri menilai bahwa langkah Pemprov NTB menyerahkan proses seleksi kepada Pansel independen dapat menjadi titik balik dalam membentuk generasi pemimpin sekolah yang benar-benar mampu membawa transformasi.

“Jika pansel diisi oleh kalangan akademisi, tokoh masyarakat dan praktisi pendidikan yang kredibel, maka akan tercipta ruang terbuka untuk melahirkan figur terbaik tanpa intervensi politik,” tambahnya.

Baca Juga

Ekonom: NTB Alami Tekanan Serius, Pengangguran Naik Jadi 102 Ribu, Butuh Terobosan Ekonomi Baru

Ia berharap Gubernur NTB konsisten menegakkan prinsip meritokrasi dalam seluruh proses birokrasi pendidikan, sebagai upaya untuk memutus mata rantai patronase dan korupsi jabatan.

“Pendidikan itu kekuatan moral bangsa. Jangan dikelola oleh orang yang hanya ingin menikmati dana BOS. Tapi oleh pemimpin pembelajaran sejati, yang punya integritas dan visi,” tutupnya.

Editor : Purnawarman