Wamentan Pastikan Beras Berkutu di Bulog Tak Disalurkan ke Masyarakat, Digunakan untuk Pakan Ternak

JAKARTA, iNewsLombok.id – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa beras rusak akibat infestasi kutu di Gudang Bulog Yogyakarta tidak akan diedarkan ke publik. Sebagai gantinya, beras tersebut akan dialihfungsikan menjadi pakan ternak untuk menghindari kerugian ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Langkah ini diambil menyusul temuan Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto yang mengungkap kondisi beras impor tidak layak di gudang Bulog setempat.

Kebijakan Pengalihan ke Pakan Ternak
Dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (12/3/2025), Sudaryono menjelaskan:

“Jika kondisi beras sudah sangat rusak, kami tidak akan memberikannya ke masyarakat. Solusinya, kami alihkan untuk pakan ternak atau opsi lain yang tidak membahayakan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jumlah beras berkutu tersebut tidak signifikan dan masih dalam proses verifikasi lebih lanjut. Meski demikian, nilai ekonomisnya tetap dipertimbangkan agar tidak menambah beban kerugian negara.

Respons atas Temuan Komisi IV DPR
Temuan Titiek Soeharto tentang beras berkutu di Bulog Yogyakarta menjadi sorotan publik. Sudaryono mengapresiasi pengawasan DPR namun menegaskan bahwa sebagian besar stok beras di gudang tersebut masih layak konsumsi.

“Kami perkirakan jumlahnya tidak sampai ratusan ton. Tim kami sedang mengecek detailnya untuk memastikan tidak ada penyimpangan,” ujarnya.

Antisipasi Pemerintah untuk Jaga Kualitas Beras

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, Kementan bersama Bulog akan memperketat pengawasan sistem penyimpanan. Beberapa langkah strategis yang disiapkan meliputi:

Peningkatan sirkulasi udara di gudang penyimpanan.

Audit rutin kualitas beras selama masa simpan.

Kolaborasi dengan ahli logistik untuk optimalisasi distribusi.

Dampak Ekonomi dan Kepercayaan Publik
Kebijakan pengalihan beras rusak ini dinilai tepat untuk menjaga stabilitas harga dan kepercayaan masyarakat terhadap ketersediaan beras nasional. Meski demikian, pemerintah diharapkan lebih transparan dalam mengungkap penyebab infestasi kutu dan langkah pencegahan jangka panjang.

Editor : Purnawarman