Kontroversi RSCM Leneng Praya: Pemda Loteng Didesak Tindak Tegas Pelanggaran Izin dan Limbah B1

LOMBOK, iNewsLombok.id – Proyek Rumah Sakit Cepat Mandiri (RSCM) Leneng Praya di Lombok Tengah (Loteng) kembali menuai sorotan setelah muncul klaim kontradiktif antara Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng dan penolakan masyarakat. Meski Sekda Loteng menyatakan masalah RSCM sudah menemui titik temu, publik justru mempertanyakan transparansi izin pembangunan dan pengelolaan limbah B1 yang berbahaya.

Sekda Loteng sebelumnya mengaku tidak pernah melihat gambar atau dokumen perizinan RSCM, namun tetap menyatakan konflik telah selesai. Hal ini memicu kecurigaan publik atas kejelasan proses perizinan dan potensi pelanggaran aturan.

Masyarakat setempat juga menolak proyek ini karena lokasinya yang dekat pemukiman, penggunaan lahan di dalam marka jalan, serta kekhawatiran terhadap dampak limbah B1.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Lombok Tengah Hasan Masat menyatakan akan menginvestigasi tuntas kasus ini.

"Kami akan menelisik apakah ada konstruksi hukum dan aturan yang dilanggar atau diabaikan oleh RSCM. Apalagi Polisi Pamong Praja (Polpp) telah bertindak, artinya ada indikasi pelanggaran kebijakan yang matang," tegas juru bicara TPPD, Minggu (2/3/2025).

TPPD menilai ketidaktegasan Pemda Loteng dalam menangani RSCM berpotensi merusak wibawa pemerintah.

"Jika Pemda terkesan mengamini pelanggaran, ini akan jadi preseden buruk. Limbah B1 harus dipertanggungjawabkan: kemana dibuang dan bagaimana izinnya? Ini dekat permukiman, risiko kesehatan masyarakat tidak bisa diabaikan," tambahnya.

Masyarakat dan aktivis lingkungan mendesak Pemda Loteng untuk bersikap tegas.

"Pemda harus berani meninjau ulang izin RSCM. Jangan sampai kepentingan bisnis mengalahkan keselamatan warga," kata perwakilan warga Leneng Praya.

Editor : Purnawarman