Kebijakan Pj Gubernur NTB Gita Ariadi Buat Kontroversi Evaluasi Stafsus Era Zul-Rohmi Dikritisi

Baca Juga

Pj Gubernur NTB Hassanudin Pamit, Apresiasi Dedikasi ASN dan Stakeholder

Namun dalam pandangan positifnya, stafsus bisa memberikan pandangan bahwa pasangan Zul-Rohmi tidak lupa dengan kawan kawan dan temen yang membantu dan ikut berjuang bersama mereka, masih ingat timses timsesnya.

"Itu baik sebagai konsekuensi pilkada langsung yang tidak bisa menghindari para relawan yang non partisan sebaiknya Pj Guburnur undang atau panggil para stafsus minta pandangan terakhirnya, sampaikan terimakasih, toh semua sahabat dan kawan kawan yang banyak mewarnai dinamika sosil politik dan pembangunan NTB,"terang Hasan Masat yang juga Direktur Lesademarkasi ini.

Hasan menyarankan agar Pj Gubernur akan lebih baik bicarakan hal-hal yang produktif bagi masyarakat NTB, terutama pada soal soal disparitas sosial ekonomi, pengembangan usaha, layanan dasar bagi masyarakat dan terutama penyiapan berbagai piranti demokrasi bagi penyelenggaraan pileg, pilpres agar menghasilkan wakil wakil rakyat dan pimpinan nasional yang kapabel.

Baca Juga

TPPD Lombok Tengah Minta Pj Gubernur NTB dan Bupati Perhatikan Even Bau Nyale di Selong Belanak

"Urusan program lanjutan paket Zul-Rohmi banyak hal yang harus di evaluasi dan dijalankan, demikian juga soal dorongan partisipasi masyarakat dalam pemilu, menjaga stabilitas pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan, adalah hal-hal yang strategis dengan waktu yang terbatas, mestinya menjadi langkah dan sikap Pj Gubernur NTB,"tegasnya.

Hasan juga mengingatkan Gita juga pasti ingat larangan larangan peraturan perundangan yang lekat pada seorang Pj baik Gubernur, Bupati dan Walikota. Larangan itu diatur secara detail dalam Pasal 132A Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

"Menurut pasal tersebut, setidaknya ada 4 hal yang dilarang dilakukan penjabat kepala daerah, yakni: Melakukan mutasi pegawai; Membatalkan perizinan yang telah dibuat pejabat sebelumnya; Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya; Membuat kebijakan yang bertentangan dengan program pemerintah sebelumnya,"tegasnya.

Baca Juga

Pj Gubernur Hassanudin Atensi Keinginan PWI NTB Punya Sekretariat: Cari Aset yang Bisa Dipakai

Namun demikian, pasal yang sama juga menyebutkan, larangan tersebut dikecualikan jika telah diijinkan oleh menteri dalam negeri. 

Pj Gubernur NTB Gita Ariadi dalam beberapa kesempatan menyebut akan melakukan normalisasi birokrasi tetapi tidak eksplisit menyebut stafsus. Dan kapan waktunya Gita tidak memberikan jawaban.

”Kalau ada yang tidak efektif, tidak efisien, kita akan coba ini bisa bekerja menjadi lebih efektif dan lebih efisien, kerangkanya itu,” pungkasnya.

Baca Juga

Pengamat Sebut Ini Pesan Politik Beredarnya Foto Rohmi-Lalu Gita Jelang Pilgub NTB 2024

Editor : Purnawarman