Sah! MK Putuskan Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka

JAKARTA, iNewsLombok.id - Sah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem pemilu tetap proporsional terbuka. Putusan tersebut atas gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

"Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).

Baca Juga

Baleg DPR Sepakati Tak Ikuti Semua Putusan MK pada Revisi RUU Pilkada

Gugatan uji materi ini diajukan pada 14 November 2022 lalu.

Adapun 6 orang mengajukan gugatan terhadap UU Pemilu tentang sistem proporsional terbuka yakni, Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP Cabang Probolinggo), Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, warga Jagakarsa Ibnu Rachman Jaya, warga Pekalongan Riyanto dan warga Depok Nono Marijono.

Uji materi dilakukan terhadap Pasal 168 ayat 2, Pasal 342 ayat 2, Pasal 353 ayat 2, Pasal 386 ayat 2, Pasal 420 huruf c dan huruf d terkait sistem proporsional terbuka dalam UU Pemilu.

Baca Juga

MK Kabulkan Papol Tak dapat Kursi di DPRD Bisa Usung Calon Kepala Daerah di Pilkada, Ini Syaratnya

Sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang menampilkan nama dan nomor urut calon legislatif di kertas suara.

Menurut hakim, sistem pemilu apapun sama-sama berpotensi terjadinya praktik politik uang. Misalnya proporsional tertutup politik uang sangat mungkin terjadi di antara elite parpol dengan para caleg yang berupaya dengan segala cara untuk berebut nomer urut jadi.

Sementara proporsional terbuka, juga berpeluang politik uang bacaleg yang memiliki sumber finansial besar dapat mempengaruhi pemilih.

Baca Juga

Caleg DPRD NTB Dapil 8 PKB Pelita Putra Dipastikan Lolos lagi ke Udayana, Setelah Final Keputusan MK

"Praktik politik uang tidak dapat dibenarkan sama sekali," kata hakim.

Artikel ini telah tayang di iNews.id dengan judul Breaking News, MK Putuskan Sistem Pemilu Tetap Proporsional Terbuka

Editor : Purnawarman