Buntut Rencana Rachmat Hidayat Bongkar Kinerja DPRD NTB, Muzihir Minta Maaf

MATARAM, iNewsLombok.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Muzihir, menyampaikan permintaan maafnya baik secara kelembagaan maupun secara personal kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perjuangan Demokrasi Perjuangan (PDI P) Provinsi NTB, H Rachmat Hidayat.

“Tidak ada niatan sedikit pun saya menyinggung perasaannya pak H Rachmat Hidayat (Ketua DPD PDI P NTB, red.) secara pribadi maupun secara kelembagaan,” ujar pria yang juga Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi NTB ini kepada sejumlah wartawan, Senin (20/03/2023).

Pihaknya mengatakan sosok H Rachmat Hidayat adalah sosok yang lebih senior dari dirinya.

“Bahkan beliau adalah guru kita. Dan punya pengalaman yang sangat kaya didalam parlemen yang dimulai dari DPRD Kabupaten, Provinsi dan DPR RI. Beliau sudah 35 tahun di parlemen. Sementara kita inikan masih baru di Parlemen,” ujarnya.

Dari sisi senioritas dalam parlemen, pihaknya mengaku baru berada 15 tahun dalam parlemen. Rentang jaraknya sangat jauh dengan sosok pak H Rachmat Hidayat.

“Saya baru 15 tahun di parlemen. Sementara pak H Rachmat Hidayat sudah 35 tahun di Parlemen. Yah masih terlalu jauh jaraknya dengan saya. Jadi sekali lagi saya minta maaf sama beliau baik secara kelembagaan maupun secara pribadi,” sebutnya.

Pihaknya mengaku akan menyempatkan waktu untuk bersilaturrahmi secara khusus dengan pak H Rachmat Hidayat.

“Insha Allah kalau beliau sudah berada di Lombok. Saya akan sowan secara khusus sama beliau dan menjelaskan secara rinci kepada beliau terkait permasalahan yang sebenarnya. Apalagi ini sudah masuk momentum bulan Ramadhan dan kita harus saling maaf memaafkan,” pungkasnya.

Sebelumnya Rachmat Hidayat dituding mengintervensi DPRD NTB, padahal disebutkan, DPRD NTB tak pernah sama sekali mengintervensi DPR RI.

Menurut Rachmat, langkah pimpinan DPRD NTB menuding kebijakan internal partai terhadap anggota fraksi sebagai wujud intervensi pada lembaga, adalah sebuah persoalan yang sangat serius.

Sebab, siapa pun bisa menilai itu adalah cerminan DPRD NTB dan merupakan kebijakan resmi. Sebuah hal yang tidak bisa diterima, mengingat konstitusi menjamin bahwa fraksi adalah alat kelengkapan DPRD NTB yang merupakan kepanjangan tangan partai politik.

“Sangat tidak bisa diterima jika kebijakan internal partai kepada anggota fraksinya di DPRD, dituding sebagai bentuk intervensi lembaga oleh pimpinan. Kalau mau ikut campur, dari dulu kita sudah ikut campur,” tandas Rachmat

Editor : Purnawarman