NTB Terbaik ke-3 IKIP 2022, Gubernur Zul Sebut Keterbukaan Informasi Kebutuhan Pemimpin di Daerah

IKIP merupakan salah satu mekanisme untuk mengukur sejauh mana implementasi undang-undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh provinsi di Indonesia.

Baca Juga

Program Makanan Bergizi Gratis Prabowo, Solusi Stunting dan Penggerak Ekonomi Desa di NTB

IKIP disusun untuk mendapatkan gambaran indeks tingkat provinsi dan nasional di Indonesia. Dalam penjelasannya Rospita Vc Paulyn selaku Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi, Indeks ini menganalisis 3 aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (obligation to tell), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (right to know), dan kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information).

Pada 2021 yang lalu diperoleh Nilai IKIP 2021 71.37 dan pada NAC Forum IKIP 2022 lalu diperoleh nilai IKIP 74.43 yang berada pada kategori kategori SEDANG.

Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 3.06 secara nasional. Penilaian tersebut diperoleh dari 3 (tiga) dimensi indikator yakni Dimensi Ekonomi dengan nilai dimensi tertinggi sebesar 74.84, dilanjutkan dengan dimensi fisik/politik dengan skor 74.53 serta dimensi hukum dengan skor 73.98 terhadap 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Baca Juga

Skandal Korupsi Masker COVID-19 di NTB: Kerugian Negara Rp1,5 Miliar, Enam Tersangka Dibidik

Dimana ketiga dimensi penilaian indeks ini juga berada dalam kategori SEDANG. Adapun target RPJMN IKIP pada tahun 2022 berada pada nilai 72 setelah dilakukan penyesuaian capaian atas pertimbangan hasil IKIP 2021.

Sehingga dapat dikatakan bahwa target IKIP 2022 telah tercapai dengan segala upaya dan dukungan oleh seluruh Komisi Informasi se-Indonesia.

Hasil IKIP ini menempatkan 3 Provinsi memperoleh nilai nasional dalam kategori baik yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan 30 provinsi berada pada kategori sedang dan satu provinsi kategori kurang.

Baca Juga

Gubernur NTB Terpilih Lalu Iqbal Pangkas Anggaran Mobil Dinas, DPRD Apresiasi Kebijakan Pro Rakyat

Turut hadir mendampingi Gubernur NTB, Asisten I pak Madani mukaram, anggota KI NTB pak Asrorudin, Kabid IKP Kominfotik

Editor : Purnawarman