Mataram, iNewsLombok.id - Anggota DPR RI Asal Lombok Pertanyakan Anggaran Pembangunan IKN Masih Belum JelasAnggota DPR RI Asal Lombok Pertanyakan Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara (PPU) kelanjutannya. Mengingat anggaran untuk kelanjutannya belum jelas. Terlebih sejak awal sudah bermasalah.
"Dari sejak pertama ide tersebut dilontarkan hingga saat ini ketika daerah tersebut akan mulai dibangun, Pemerintah belum pernah menerbitkan kajian komprehensif terkait dasar pemilihan PPU sebagai IKN yang baru. Bahkan ketika proses pembuatan UU IKN, Pemerintah tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjelaskan sebaik-baiknya kepada para wakil rakyat yang ada di DPR. Malah proses pembentukan UU IKN tersebut terkesan tergesa-gesa karena dikejar waktu," ujar Suryadi Jaya Purnama (SJP), anggota Fraksi PKS DPRRI.
Namun ibarat nasi sudah jadi bubur, lanjut SJP karena sudah disahkan sebagai UU maka FPKS sebagai fraksi yang menolak UU IKN, tetap memiliki kewajiban untuk mengawasi jalannya pelaksanaan UU IKN tersebut.
Diantaranya adalah terkait pendanaan pembangunan IKN, dimana hingga saat ini belum ada rencana penganggaran yang jelas. Bahkan aturan turunan terkait pendanaan IKN pun belum juga terbit.
"Kejelasan terkait anggaran dan pendanaan IKN ini diperlukan sebab masyarakat ingin mengetahui berapa sebenarnya biaya yang perlu dikeluarkan untuk membangun IKN, kemudian darimana uang untuk membangun IKN tersebut," ujar politisi asal Lombok Timur ini.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
