LOMBOK, iNewsLombok.id – Persetujuan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan atas Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) membuka peluang bagi kedua daerah untuk menerbitkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Kebijakan ini dinilai dapat memperluas sumber pendanaan pemerintah daerah, terutama untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan proyek strategis. Dengan obligasi daerah, pemerintah bisa menghimpun dana dari masyarakat maupun investor tanpa sepenuhnya bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Meski demikian, peluang tersebut harus diimbangi dengan perhitungan fiskal yang matang. Sebab, obligasi daerah bukan dana hibah, melainkan instrumen utang yang memiliki konsekuensi pembayaran pokok dan bunga dalam jangka panjang.
Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik dari Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN), Edo Segara Gustanto, menilai obligasi daerah berpotensi menjadi instrumen pembiayaan produktif. Namun, penerbitannya harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kelayakan proyek, serta kepastian sumber pembayaran kembali.
"Obligasi daerah jangan dipahami sebagai tambahan uang gratis bagi pemerintah daerah. Ini adalah utang yang harus dibayar kembali beserta bunganya. Karena itu, yang harus dihitung bukan hanya berapa dana yang bisa diperoleh hari ini, tetapi juga bagaimana kemampuan APBD membayar kewajiban tersebut pada masa mendatang," ujar Edo.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan proyek yang dibiayai melalui obligasi benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi dan penerimaan yang memadai. Kewenangan menerbitkan obligasi secara regulasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kesiapan fiskal maupun kualitas proyek.
Obligasi Daerah Bukan Solusi Instan Keterbatasan APBD
Edo menjelaskan, pembiayaan pembangunan melalui utang berbeda dengan penggunaan pendapatan daerah. Ketika pemerintah menerbitkan obligasi, muncul kewajiban membayar pokok dan bunga yang harus diperhitungkan dalam struktur belanja APBD.
Risiko tersebut perlu menjadi perhatian karena kapasitas fiskal NTB dan NTT tidak sama. Daerah yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap transfer pemerintah pusat tentu mempunyai ruang fiskal berbeda dengan daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) lebih kuat.
Karena itu, kedua provinsi perlu menyusun kajian kapasitas utang secara terpisah. Kajian tersebut harus mencakup proyeksi pendapatan, belanja wajib, kemampuan membayar kewajiban, serta potensi penerimaan dari proyek yang akan dibiayai.
Dalam regulasi pinjaman daerah, terdapat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi. Di antaranya persetujuan DPRD, pertimbangan pemerintah pusat, kualitas laporan keuangan, batas kumulatif pinjaman, serta rasio kemampuan pembayaran utang atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 2,5 sesuai ketentuan yang berlaku.
"Jangan sampai pemerintah daerah terlalu optimistis menghitung potensi pendapatan, tetapi mengabaikan risiko biaya operasional, penurunan aktivitas ekonomi, perubahan kondisi ekonomi, dan kenaikan biaya pembiayaan. Semua itu harus masuk dalam skenario perhitungan," tegasnya.
Edo juga mengingatkan pemerintah daerah agar memperhitungkan tingkat bunga obligasi. Jika biaya penerbitannya lebih tinggi dibandingkan alternatif pembiayaan lain, daerah justru berpotensi menanggung beban pendanaan yang lebih mahal.
Sebagai pembanding, pemerintah daerah dapat mengkaji pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), maupun optimalisasi investasi swasta.
Jangan Sampai Utang Menggerus Ruang Fiskal Daerah
Menurut Edo, salah satu risiko utama penerbitan obligasi daerah adalah berkurangnya fleksibilitas APBD akibat kewajiban pembayaran pokok dan bunga dalam jangka panjang.
Jika sebagian pendapatan daerah harus digunakan untuk membayar utang, kemampuan pemerintah membiayai sektor-sektor penting berpotensi ikut tertekan. Sektor tersebut antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan pelayanan publik.
Oleh sebab itu, penerbitan obligasi harus berlandaskan prinsip kehati-hatian fiskal. Pemerintah daerah perlu menguji kemampuan pembayaran utang melalui berbagai skenario, mulai dari kondisi optimistis, moderat, hingga pesimistis.
"Jangan sampai pemerintah daerah berhasil memperoleh pembiayaan dalam jumlah besar, tetapi beberapa tahun kemudian justru kehilangan ruang fiskal karena harus membayar kewajiban utang. Pembangunan tidak boleh hanya dinikmati pada hari ini, sementara beban pembayarannya diwariskan kepada pemerintahan berikutnya dan generasi mendatang," ungkap Edo.
Dia menambahkan, tidak semua proyek pembangunan layak dibiayai menggunakan obligasi. Proyek yang dipilih harus memiliki perencanaan pemanfaatan, manfaat ekonomi terukur, serta sumber penerimaan yang memadai.
Tiga Agenda Sebelum NTB dan NTT Menerbitkan Obligasi
Edo menawarkan tiga agenda yang perlu disiapkan pemerintah NTB dan NTT sebelum benar-benar menerbitkan obligasi daerah.
Pertama, melakukan audit kapasitas fiskal dan utang secara menyeluruh.
Kajian harus mengukur kemampuan pemerintah membayar kewajiban dalam berbagai kondisi ekonomi. Perhitungan tidak boleh hanya bertumpu pada asumsi pertumbuhan pendapatan yang optimistis. Pemerintah juga harus memastikan pembayaran utang tidak mengganggu anggaran pelayanan dasar masyarakat.
Kedua, mengarahkan obligasi untuk proyek produktif.
Dana yang dihimpun harus digunakan untuk proyek dengan manfaat ekonomi terukur dan sumber penerimaan yang jelas. Beberapa sektor yang dapat dikaji antara lain infrastruktur pendukung pariwisata, fasilitas transportasi, pengelolaan kawasan ekonomi, serta infrastruktur publik tertentu yang memiliki model pendapatan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, membangun tata kelola utang yang transparan dan berkelanjutan.
Menurut Edo, kewajiban pembayaran obligasi harus tetap dijalankan meskipun terjadi pergantian kepala daerah. Komitmen pemerintah terhadap investor dan masyarakat tidak boleh berubah akibat peralihan kepemimpinan.
"Utang pemerintah daerah pada dasarnya adalah kewajiban publik. Masyarakat perlu mengetahui berapa nilai obligasi yang diterbitkan, untuk proyek apa dana digunakan, berapa bunga yang dibayarkan, bagaimana sumber pengembaliannya, dan apa manfaat ekonominya," tambah Edo.
Dia juga menekankan pentingnya pengawasan independen, pelaporan berkala, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Langkah tersebut diperlukan agar penerbitan obligasi tidak menjadi celah pemborosan anggaran ataupun pembiayaan proyek yang tidak tepat sasaran.
Keberhasilan Pembangunan Bukan Diukur dari Besarnya Utang
Lebih jauh, Edo menegaskan keberhasilan pembangunan daerah tidak semestinya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun pemerintah. Ukuran utamanya adalah manfaat ekonomi yang dihasilkan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
NTB dan NTT, menurutnya, memiliki potensi di sektor pariwisata, kelautan, pertanian, dan ekonomi kreatif. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui investasi infrastruktur yang tepat, tetapi setiap proyek harus memiliki kelayakan ekonomi, dampak sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
"Jangan sampai daerah terlihat sedang membangun karena berhasil menerbitkan obligasi, tetapi beberapa tahun kemudian justru kehilangan ruang fiskal untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik. Pembangunan seharusnya memperluas kemampuan fiskal daerah, bukan menguncinya dalam kewajiban pembayaran utang," pungkasnya.
Edo berharap obligasi daerah benar-benar digunakan sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan produktif. Bukan sekadar cara menutup keterbatasan anggaran saat ini dengan memindahkan beban pembiayaan kepada pemerintahan berikutnya dan generasi mendatang.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
