Opsi NTB Mundur dari Tuan Rumah PON 2028, Wajib Siapkan Anggaran Rp1 Triliun, Harus Dicarikan Solusi
Hasan turut menyoroti peran DPRD NTB dalam mengawal persiapan PON 2028. Dia meminta para wakil rakyat lebih fokus membahas kebutuhan penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut, termasuk mencari jalan keluar atas persoalan anggaran.
"DPRD tidak mau bicara PON, DPRD fokus bicara PON," tegasnya.
Selain pemerintah dan DPRD, Hasan meminta Ketua KONI NTB mengambil peran lebih aktif dalam mendorong kesiapan daerah. Menurutnya, pimpinan organisasi olahraga tersebut seharusnya memberikan semangat dan dukungan kepada pemerintah daerah, bukan ikut mempertimbangkan langkah mundur.
"Kalau ketua KONI harus kenceng memberi semangat pemprov, jangan ikut menghindar. Kalau tidak mampu kembalikan ke ahlinya, ini Ketua KONI tidak punya sikap," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa alokasi Rp60 miliar untuk persiapan PON 2028 dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027 merupakan pendanaan awal.
Dia menyebut kebutuhan penyelenggaraan secara keseluruhan tidak hanya akan mengandalkan anggaran pemerintah provinsi. Pemenuhan pembiayaan akan dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten/kota.
"Pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan secara keseluruhan akan ditempuh melalui kolaborasi pendanaan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, disertai efisiensi pemanfaatan fasilitas yang tersedia," terangnya, Selasa (17/11/2026)
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD NTB, Megawati Lestari meminta pemerintah menjelaskan langkah konkret untuk menutup kekurangan anggaran, termasuk pembiayaan pembangunan maupun penyiapan venue pertandingan.
"Untuk memenuhi anggaran PON 2028 baru direncanakan sebesar Rp60 milyar dari kebutuhan Rp1 triliun. Apa langkah yang harus dilakukan untuk dapat memenuhi anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan PON?. Termasuk pembangunan veneuw nya sehingga sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses ekonomi dan sukses administrasi dapat tercapai," tegasnya dalam penyampaian pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan APBD 2027, Senin (16/11/2026).
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
