Opsi NTB Mundur dari Tuan Rumah PON 2028, Wajib Siapkan Anggaran Rp1 Triliun, Harus Dicarikan Solusi
LOMBOK, iNewsLombok.id – Aktivis sekaligus pengamat olahraga, Hasan Masat, mengingatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) agar tidak menjadikan mundur dari status tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 sebagai pilihan ketika menghadapi keterbatasan anggaran.
Menurut Hasan, kebutuhan anggaran penyelenggaraan PON yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun merupakan konsekuensi dari keputusan menjadi tuan rumah. Karena itu, pemerintah daerah harus berupaya mencari solusi pendanaan, bukan justru menghindari tanggung jawab tersebut.
Hasan menilai Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal tidak bisa menanggung sendiri seluruh persiapan penyelenggaraan PON. Diperlukan kerja sama dengan provinsi lain serta dukungan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan.
"Gubernur tidak bisa sendiri. Pelaksanaan PON itu harus ada kerja sama dengan provinsi lain. Kita sayangkan kalau pemprov menghindar, apa pun harus diambil risiko. Terkait kekurangan anggaran bisa dicari potensi lain," tegas Hasan, Rabu (18/11/2026).
Dia juga mengingatkan agar semangat membangun NTB melalui jargon "NTB Mendunia" tidak hanya menjadi slogan. Menurutnya, olahraga merupakan bagian penting dari kebanggaan dan semangat anak bangsa sehingga harus mendapatkan perhatian serius.
"Semangat ini harus ada di dimensi tersebut, berapa biaya olahraga itu berbanding terbalik dengan yang akan dicapai," ungkapnya.
Hasan turut menyoroti peran DPRD NTB dalam mengawal persiapan PON 2028. Dia meminta para wakil rakyat lebih fokus membahas kebutuhan penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut, termasuk mencari jalan keluar atas persoalan anggaran.
"DPRD tidak mau bicara PON, DPRD fokus bicara PON," tegasnya.
Selain pemerintah dan DPRD, Hasan meminta Ketua KONI NTB mengambil peran lebih aktif dalam mendorong kesiapan daerah. Menurutnya, pimpinan organisasi olahraga tersebut seharusnya memberikan semangat dan dukungan kepada pemerintah daerah, bukan ikut mempertimbangkan langkah mundur.
"Kalau ketua KONI harus kenceng memberi semangat pemprov, jangan ikut menghindar. Kalau tidak mampu kembalikan ke ahlinya, ini Ketua KONI tidak punya sikap," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa alokasi Rp60 miliar untuk persiapan PON 2028 dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027 merupakan pendanaan awal.
Dia menyebut kebutuhan penyelenggaraan secara keseluruhan tidak hanya akan mengandalkan anggaran pemerintah provinsi. Pemenuhan pembiayaan akan dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten/kota.
"Pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan secara keseluruhan akan ditempuh melalui kolaborasi pendanaan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, disertai efisiensi pemanfaatan fasilitas yang tersedia," terangnya, Selasa (17/11/2026)
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD NTB, Megawati Lestari meminta pemerintah menjelaskan langkah konkret untuk menutup kekurangan anggaran, termasuk pembiayaan pembangunan maupun penyiapan venue pertandingan.
"Untuk memenuhi anggaran PON 2028 baru direncanakan sebesar Rp60 milyar dari kebutuhan Rp1 triliun. Apa langkah yang harus dilakukan untuk dapat memenuhi anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan PON?. Termasuk pembangunan veneuw nya sehingga sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses ekonomi dan sukses administrasi dapat tercapai," tegasnya dalam penyampaian pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan APBD 2027, Senin (16/11/2026).
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
