DPRD NTB Soroti Pokir Rp120 Miliar Tak Bisa Diesekusi Eksekutif, Peran TAPD dan OPD Dipertanyakan

Utswatun Hasanah
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD NTB Ali Usman Ahim mempertanyakan anggaran Pokir sekitar Rp120 miliar yang dinyatakan tidak dapat dilaksanakan oleh eksekutif. (Foto: Istimewa)

Menurut Ali, persoalan tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada anggota DPRD. Sebab, proses penganggaran melibatkan sejumlah pihak, termasuk perangkat daerah yang melakukan verifikasi serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Gerindra Dukung KPK dan Inspektorat Benahi Pokir

Dalam pandangan fraksinya, Ali juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengakomodasian aspirasi masyarakat melalui Pokir DPRD.

Fraksi Gerindra, kata dia, mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat dalam memperbaiki tata kelola Pokir agar tidak terjadi penyimpangan maupun manipulasi anggaran.

"Kami ingin menegaskan bahwa kami mendukung sepenuhnya upaya KPK dan Inspektorat dalam memperbaiki tata kelola pokok-pokok pikiran DPRD. Tidak boleh ada penyimpangan, tidak boleh ada manipulasi, dan tidak boleh ada praktik yang merugikan keuangan daerah, termasuk tidak boleh ada kesenjangan besaran Pokir yang terlalu mencolok.

Tetapi, ada satu persoalan mendasar yang harus dijelaskan secara terbuka," ungkapnya.

Ali mengingatkan agar tanggung jawab atas persoalan Pokir tidak hanya diarahkan kepada DPRD. Menurutnya, ketika anggaran disusun hingga masuk dalam dokumen resmi pemerintah daerah, terdapat keterlibatan berbagai pihak dalam proses tersebut.

"Jangan sampai ketika anggaran disusun, seluruh pihak terlibat dalam prosesnya, tetapi ketika muncul persoalan, tanggung jawab seolah-olah hanya dibebankan kepada DPRD," tegasnya.

Pokir Merupakan Aspirasi Masyarakat

Ali juga menegaskan bahwa Pokir bukan merupakan kepentingan pribadi anggota DPRD. Usulan tersebut, menurutnya, berasal dari aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses dan penjaringan aspirasi.

Karena itu, dia meminta agar penertiban dilakukan secara proporsional. Usulan yang tidak memenuhi ketentuan dapat dihentikan, tetapi tidak seharusnya seluruh aspirasi masyarakat dianggap bermasalah.

"Kami juga ingin mengingatkan bahwa Pokir bukan milik pribadi anggota DPRD. Di balik setiap usulan terdapat aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme reses dan penjaringan aspirasi. Kalaupun ada usulan yang bermasalah, silakan ditertibkan. Kalaupun ada yang tidak memenuhi ketentuan, silakan dihentikan. Tetapi jangan menggeneralisasi seluruh aspirasi masyarakat sebagai persoalan," terangnya.

Fraksi Gerindra berharap pemerintah daerah menjelaskan secara transparan proses penganggaran Pokir, termasuk tahapan verifikasi, pengawasan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan persoalan.

Dengan demikian, pembenahan tata kelola Pokir tidak hanya berorientasi pada penertiban administrasi, tetapi juga tetap menjamin aspirasi masyarakat dapat diakomodasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Editor : Purnawarman

Sebelumnya

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network