Persoalan pembiayaan menjadi salah satu tantangan dalam persiapan PON 2028. Apalagi, jika kebutuhan anggaran mencapai Rp1 triliun dan seluruhnya dibebankan kepada APBD NTB, kondisi tersebut berpotensi menekan kemampuan keuangan daerah.
Karena itu, pembahasan mengenai pembagian tanggung jawab pendanaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak lain dinilai penting agar penyelenggaraan PON tetap berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
