JAKARTA, iNewsLombok.id – Isu mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya menjadi perhatian publik, Selasa (10/11/2026). Kabar tersebut mencuat di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran yang menjadi sorotan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Presiden Prabowo Subianto dan Gibran memang dikabarkan bertemu pada Selasa pagi. Pertemuan keduanya diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg ) Prasetyo Hadi , yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada, Selasa (10/11/2026) pagi.
Prasetyo mengatakan, salah satu hal yang dibahas adalah keinginan Gibran untuk mundur di tengah dinamika terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai ijazahnya.
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi bapak wakil presiden ada pertemuan dengan bapak presiden pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” tuturnya.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut, melainkan memberikan sejumlah saran.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Kalau bapak presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut,” ujarnya.
Prasetyo menambahkan, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di peradilan tata usaha.
“Nah namun dalam diskusi bapak Presiden memberikan saran-saran dan bapak wakil presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” kata dia.
Ketua DPR RI Puan Maharani turut merespons isu yang berkembang. Dia meminta masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan menunggu pernyataan resmi dari pihak terkait.
“Sekarang belum ada apa-apa, kita belum ada cerita apa-apa. Pak Wapres, Mas Gibran masih Wapres,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan menegaskan, DPR belum menerima pernyataan resmi mengenai pengunduran diri Gibran. Dia juga mengingatkan agar isu yang belum terbukti tidak berkembang menjadi spekulasi yang menimbulkan keresahan.
“Selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja,” katanya.
Dia kembali meminta semua pihak bersikap tenang dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang.
“Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” ujarnya.
Polemik Dokumen Pendidikan Gibran
Isu pengunduran diri Gibran mencuat setelah muncul perkembangan hukum terkait dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari polemik persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.
Pada 6 Oktober 2026, MK mengeluarkan putusan terkait gugatan yang menyinggung persyaratan pendidikan Gibran. Sementara itu, MA pada 30 Oktober 2026 mengabulkan permohonan kasasi Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Gibran.
Perkembangan tersebut kemudian memicu perdebatan politik dan hukum mengenai persyaratan pencalonan wakil presiden.
Meski demikian, isu pengunduran diri tidak serta-merta berarti Gibran telah meletakkan jabatannya. Hingga Selasa (10/11/2026), Puan menegaskan Gibran masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
Mekanisme Penggantian Wakil Presiden
Secara konstitusional, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Sementara itu, mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Proses pemberhentian memiliki tahapan konstitusional yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.
Dengan demikian, kabar mengenai kemungkinan Gibran mundur masih harus dibedakan dari keputusan resmi pengunduran diri maupun proses pemberhentian melalui mekanisme ketatanegaraan.
Hingga kini, publik masih menunggu keterangan resmi dari Gibran maupun Istana Kepresidenan mengenai isu tersebut.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
