Fadli menyoroti kondisi rumah-rumah adat yang berdiri berdekatan serta dominasi material kayu. Menurutnya, karakter bangunan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan apabila api kembali muncul.
"Aliran listriknya juga perlu dicek, termasuk juga untuk mitigasi bencana terutama tidak ada untuk pemadam kebakaran dan sebagainya. Ini yang menjadi banyak kasus di daerah yang ada rumah-rumah adat terutama yang berbahan kayu mudah sekali terbakar. Jadi kalau sudah terbakar satu, itu sulit sekali untuk mengendalikannya," tuturnya.
Karena itu, pemerintah akan mengevaluasi tata letak bangunan, jaringan listrik, hingga kesiapan sarana pemadam kebakaran sebelum pembangunan dimulai.
Fadli menilai jarak antarrumah juga perlu menjadi perhatian serius dalam desain kawasan baru.
"Jadi saya kira ini juga sebelum direkonstruksi perlu ada satu apa, penelaahan supaya ini tidak terulang kembali, termasuk juga penataan mungkin rumah-rumah adatnya yang begitu mepet ya, kecil apa itu mungkin bahaya sekali gitu ya," ucapnya.
75 Rumah Adat dan Puluhan Art Shop Terbakar
Kebakaran yang terjadi di Dusun Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, mengakibatkan kerusakan parah pada kawasan permukiman adat sekaligus pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Data Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebelumnya mencatat 75 rumah adat dan 69 art shop terdampak kebakaran. Selain itu, terdapat sejumlah fasilitas adat dan umum yang ikut terbakar, seperti masjid, berugak, lumbung, Bale Beleq, toilet, serta gerbang kawasan adat.
Dinas Kebudayaan NTB juga mencatat sekitar 120 kepala keluarga atau 320 jiwa terdampak akibat kebakaran tersebut.
Angka objek yang disebut Fadli dalam rapat bersama Komisi X DPR, yakni 75 rumah adat dan 65 kios, menunjukkan bahwa pendataan untuk kebutuhan rekonstruksi masih dapat berbeda dengan pendataan kerusakan di lapangan. Karena itu, angka final kebutuhan pembangunan masih menunggu proses verifikasi dan perencanaan lebih lanjut.
Kerugian Kebakaran Capai Rp34 Miliar
Dampak ekonomi kebakaran juga cukup besar. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebelumnya memperkirakan total kerugian akibat musibah tersebut mencapai sekitar Rp34 miliar.
Perhitungan itu mencakup rumah warga, art shop, serta berbagai fasilitas adat dan fasilitas umum yang terdampak.
Dengan demikian, nilai kebutuhan rekonstruksi yang diperkirakan Kementerian Kebudayaan sebesar Rp25–30 miliar berbeda konteks dengan angka kerugian Rp34 miliar. Anggaran rekonstruksi merupakan kebutuhan untuk membangun dan menata kembali kawasan, sedangkan angka Rp34 miliar merupakan estimasi kerugian akibat kebakaran.
Pemprov NTB Siapkan Pemulihan Budaya
Pemerintah Provinsi NTB sebelumnya telah melakukan peninjauan lokasi dan menyiapkan langkah pemulihan. Dinas Kebudayaan NTB menyebut pendataan awal bersama Balai Pelestarian Kebudayaan NTB dan masyarakat menemukan sekitar 75 rumah tradisional, satu masjid, delapan lumbung alang, 10 berugak, satu Bale Beleq, serta sekitar 69 art shop terdampak.
BPBD NTB juga memastikan penanganan pascabencana dilakukan secara bertahap. Kebakaran tersebut terjadi pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026, dan penyebabnya pada laporan awal masih dalam proses penyelidikan.
Rekonstruksi nantinya tidak hanya menjadi proyek pembangunan kembali permukiman, tetapi juga menyangkut pemulihan identitas budaya. Rumah adat, ruang komunal, lumbung, berugak, fasilitas ibadah, hingga aktivitas ekonomi masyarakat perlu ditata dengan tetap mempertahankan karakter budaya Sasak.
Desain Baru Harus Lebih Aman
Rencana rekonstruksi Desa Adat Sade kini menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan keselamatan masyarakat.
Pemerintah perlu mempertahankan bentuk serta nilai arsitektur tradisional, tetapi pada saat bersamaan memperhitungkan jarak antarbangunan, akses kendaraan pemadam, jaringan listrik, sumber air, serta sistem peringatan dan penanggulangan kebakaran.
Kawasan Sade sebelumnya dikenal sebagai salah satu destinasi wisata budaya utama Lombok. Karena itu, pemulihan kawasan diharapkan tidak hanya mengembalikan rumah-rumah yang terbakar, tetapi juga menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat dan daya tarik wisata berbasis budaya.
Fadli menegaskan pemerintah masih melakukan kajian sebelum rekonstruksi dilaksanakan. Dengan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, pembangunan kembali Desa Adat Sade diharapkan dapat menjadi momentum untuk menciptakan kawasan adat yang tetap autentik sekaligus lebih aman menghadapi risiko bencana.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
