PAN juga memastikan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada LAZ dalam perkara yang tengah ditangani aparat penegak hukum.
"Tidak ada bantuan hukum. Sikap partai sudah jelas terkait persoalan yang bersangkutan," tegasnya.
Menurut Muazim, keputusan pemberhentian tersebut akan dituangkan dalam surat keputusan resmi DPP PAN. Bersamaan dengan itu, partai juga akan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PAN NTB sebagai pengganti sementara.
"Surat keputusan pemberhentian tentu ada, sekaligus dengan penunjukan Plt Ketua DPW," pungkas Muazim.
Editor : Purnawarman
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
