LOMBOK, iNewsLombok.id - Upaya mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah menghadapi tantangan besar. Hasil kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB menemukan adanya penurunan tajam anggaran layanan kesehatan reproduksi (kespro) hingga 82,6 persen pada 2026.
Temuan tersebut berasal dari analisis awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2026. Kajian FITRA NTB menunjukkan adanya jarak antara arah kebijakan pemerintah daerah dengan kondisi penganggaran program kesehatan reproduksi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan.
Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda, menjelaskan bahwa secara aturan, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki dasar yang cukup kuat untuk membangun sistem layanan kesehatan yang ramah bagi semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Ia menyebutkan, visi RPJMD Lombok Tengah 2025–2029 telah memasukkan konsep “Kesehatan untuk Semua” serta pembangunan fasilitas publik yang lebih inklusif sebagai salah satu prioritas pembangunan.
"Dari sisi komitmen dan regulasi sebenarnya sudah cukup kuat. Visi RPJMD Lombok Tengah juga menegaskan komitmen terhadap kesehatan untuk semua dan fasilitas publik yang ramah disabilitas. Namun implementasinya belum terlihat," ujar Ramli, Senin (8/6/2026).
Berdasarkan hasil pemetaan FITRA NTB, dari 29 puskesmas yang ada di Lombok Tengah, hanya tiga fasilitas kesehatan yang masih menyediakan anggaran layanan kesehatan reproduksi pada 2026.
Ketiga puskesmas tersebut yakni Puskesmas Mujur, Puskesmas Penujak, dan Puskesmas Bonjeruk. Sementara 26 puskesmas lainnya tercatat tidak memiliki alokasi anggaran khusus untuk program kesehatan reproduksi.
Dalam kajian terhadap enam puskesmas sampel, hanya Puskesmas Bonjeruk yang masih mengalokasikan anggaran kespro, dengan porsi sekitar 1,49 persen dari total belanja puskesmas. Sedangkan Puskesmas Kopang, Pengadang, Praya, Puyung, dan Ubung tidak lagi mencantumkan anggaran khusus untuk layanan tersebut.
Ramli menilai berkurangnya anggaran tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh turunnya dukungan dana dari pemerintah pusat. Sebab, sumber pembiayaan kesehatan reproduksi salah satunya berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), yang berdasarkan kajian, hanya mengalami penurunan sekitar 10 persen.
"Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan prioritas penganggaran yang tidak berpihak pada program kesehatan reproduksi," katanya.
Selain persoalan jumlah anggaran, FITRA NTB juga menemukan adanya ketimpangan distribusi pembiayaan antarwilayah. Pada 2025, biaya layanan kesehatan reproduksi per kapita di Kecamatan Jonggat tercatat mencapai Rp2.351 per orang, sementara Praya Tengah sebesar Rp2.247 per orang.
Di sisi lain, Kecamatan Batukliang hanya memperoleh sekitar Rp216 per kapita. Perbedaan tersebut menciptakan kesenjangan layanan hingga 10,9 kali lipat antara wilayah dengan alokasi tertinggi dan terendah.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah belum adanya puskesmas yang menggunakan data penyandang disabilitas sebagai dasar perencanaan program dan penganggaran layanan kesehatan reproduksi.
Padahal, berdasarkan data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 2025, terdapat sekitar 914 perempuan penyandang disabilitas yang tinggal di wilayah dengan alokasi anggaran kesehatan reproduksi terendah.
"Persoalan terbesar yang kami temukan justru berada pada aspek penganggaran, bukan pada ketersediaan regulasi," tegas Ramli.
Ia mengatakan tekanan fiskal daerah akibat penurunan pendapatan serta meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah memang menjadi tantangan.
Namun, menurutnya, pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan agar layanan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
"Kami mendorong Lombok Tengah menjadi daerah percontohan nasional dalam pengembangan layanan kesehatan inklusif. Regulasi sebenarnya sudah tersedia, termasuk melalui mekanisme BOK yang memungkinkan pembiayaan layanan kesehatan reproduksi dan kebutuhan pendukung lainnya," ujarnya.
Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTB, Sri Sukarni, menegaskan bahwa akses terhadap fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau bukan hanya kebutuhan penyandang disabilitas.
"Bagi kami, aksesibilitas bukan hanya untuk penyandang disabilitas, tetapi merupakan akses universal yang dapat digunakan semua orang, termasuk lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya," katanya.
FITRA NTB merekomendasikan Pemkab Lombok Tengah mengembalikan alokasi anggaran kesehatan reproduksi di seluruh puskesmas, membuat standar biaya minimum berbasis kebutuhan masyarakat, serta menggunakan data disabilitas terpilah sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan.
Selain itu, Koalisi PRIMA juga mendorong agar pemerintah daerah mengalokasikan minimal lima persen dana BOK untuk layanan kesehatan reproduksi yang inklusif dan melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan.
"Kehadiran kami bukan untuk mengkritik pemerintah semata, tetapi membantu memastikan bahwa visi pembangunan daerah benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas," tutup Ramli.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
