LOMBOK, iNewsLombok.id – Pengamat ekonomi dari Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara, Edo Segara Gustanto, menyoroti penerapan meritokrasi yang digaungkan Lalu Muhamad Iqbal di awal masa jabatannya dan dihadapan Anggota DPR RI menyebut tidak menempatkan tim suksesnya di BUMD. Kritik tersebut mencuat setelah penunjukan jajaran komisaris dan direksi di PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip profesionalitas.
Menurut Edo, konsep meritokrasi seharusnya menempatkan individu berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan politik.
"Mungkin harusnya kalau angkat soal isu meritokrasi, harusnya kalau kabinet kayak Zaken kabinet, orang orang diisi oleh orang yang kompeten, bukan konco dewe," ungkapnya, Senin (4/5/2026).
Ia menegaskan bahwa meritokrasi memiliki tujuan utama menciptakan keadilan serta efisiensi dalam tata kelola pemerintahan maupun perusahaan daerah.
"Meritokrasi kan tujuannya menciptakan keadilan dan efisiensi dengan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat," tegasnya.
Namun, menurutnya, implementasi di lapangan justru tidak sesuai dengan prinsip tersebut.
"Tapi (Miretokrasi.red) ditabrak semua, jadi anggap aja Gubernur (Lalu Muhamad Iqbal.red) omon omon kayak Presidennya," ujarnya.
Perombakan Besar di PT GNE
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT GNE 2025, Gubernur NTB menetapkan struktur baru manajemen perusahaan.
Beberapa nama yang ditunjuk antara lain:
Yuyud Indrayudi sebagai Direktur
Sulman sebagai Direktur Keuangan
Suhaimi sebagai Direktur Operasional
Sementara posisi Komisaris Utama diisi oleh Izzuddin Mahili, didampingi Lalu Aksar Ansori dan Muhammad Ihwan.
Penunjukan Muhammad Ihwan menjadi sorotan karena diketahui pernah menjadi bagian dari tim hukum pasangan Iqbal-Dinda dalam Pilkada NTB sebelumnya.
Sorotan Publik terhadap Tata Kelola BUMD
Penempatan figur yang memiliki latar belakang politik memicu diskusi publik terkait komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang profesional.
Sebagai informasi tambahan, BUMD seperti PT GNE memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah provinsi bisa mencapai 10–20 persen jika dikelola secara optimal. Namun, di NTB, kontribusi BUMD masih relatif kecil dan kerap menghadapi persoalan efisiensi serta transparansi.
Selain itu, laporan audit sebelumnya juga menunjukkan bahwa beberapa BUMD di Indonesia menghadapi tantangan serius seperti rendahnya laba, tata kelola yang lemah, hingga minimnya inovasi bisnis. Kondisi ini membuat publik semakin sensitif terhadap setiap keputusan strategis, termasuk pengangkatan direksi dan komisaris.
Pentingnya Meritokrasi dalam BUMD
Pakar ekonomi menilai, penerapan meritokrasi yang konsisten dapat meningkatkan kepercayaan publik serta kinerja perusahaan daerah. Penempatan SDM berbasis kompetensi dinilai mampu memperbaiki efisiensi, meningkatkan profitabilitas, dan mendorong inovasi bisnis di BUMD.
Dengan dinamika yang terjadi saat ini, publik berharap pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan strategis benar-benar berorientasi pada profesionalitas dan kepentingan masyarakat luas.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
