Nama Jumhur dinilai cukup kuat karena memiliki pengalaman panjang dalam urusan ketenagakerjaan, kebijakan publik, serta kedekatan dengan isu pembangunan berkelanjutan yang kini menjadi perhatian pemerintah pusat.
Pergantian di sektor lingkungan hidup disebut penting mengingat pemerintah sedang mendorong agenda besar transisi energi, hilirisasi industri hijau, dan penguatan komitmen pengurangan emisi karbon.
Hasan Nasbi Disebut Jadi Utusan Khusus Presiden
Selain Jumhur, nama Hasan Nasbi juga kembali mencuat. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) itu dikabarkan akan ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Komunikasi.
Sebelumnya, Hasan diketahui beberapa kali dipanggil langsung oleh Presiden Prabowo, tepatnya pada 9 dan 12 Maret 2026. Namun saat itu, Hasan belum bersedia menjelaskan maksud pemanggilan tersebut.
Ia juga memilih tidak menanggapi spekulasi soal kemungkinan kembali masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih.
Penempatan Hasan dinilai penting karena pemerintah membutuhkan strategi komunikasi publik yang lebih kuat di tengah berbagai agenda nasional dan dinamika politik pasca Pemilu 2024.
Muhammad Qodari Diproyeksikan Pimpin Bakom
Nama berikutnya yang masuk dalam daftar reshuffle adalah Muhammad Qodari. Ia disebut akan dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), menggantikan Angga Raka Prabowo.
Qodari dikenal sebagai pengamat politik sekaligus pendiri lembaga survei yang cukup aktif membaca dinamika pemerintahan nasional. Kehadirannya di Bakom dinilai dapat memperkuat sinergi komunikasi kebijakan antara pemerintah pusat dan masyarakat.
Istana Masih Bungkam
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya sempat dimintai tanggapan terkait isu reshuffle kabinet yang ramai dibicarakan publik.
Namun Teddy memilih irit bicara dan meminta media menunggu pengumuman resmi dari Presiden.
“Tunggu aja,” ucap Teddy di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Saat ditanya lebih lanjut apakah reshuffle akan dilakukan pada April 2026, Teddy kembali menegaskan bahwa Presiden Prabowo sendiri yang akan menyampaikan penjelasan resmi.
“Nanti Bapak Presiden yang ceritakan,” ujar dia.
Reshuffle Dinilai Wajar di Awal Pemerintahan
Pengamat politik menilai reshuffle kabinet merupakan hal yang wajar dalam fase awal pemerintahan. Langkah ini biasanya dilakukan untuk meningkatkan performa kementerian sekaligus menyesuaikan kebutuhan strategis nasional.
Apalagi, pemerintahan Prabowo tengah fokus pada sejumlah program prioritas seperti swasembada pangan, ketahanan energi, investasi hijau, digitalisasi birokrasi, hingga penguatan komunikasi publik nasional.
Data dari Kementerian PANRB menunjukkan evaluasi kinerja lintas kementerian terus dilakukan sejak awal 2026, terutama terhadap sektor pelayanan publik, investasi, dan stabilitas komunikasi pemerintahan.
Karena itu, reshuffle kabinet kali ini dipandang bukan sekadar pergantian nama, tetapi juga bagian dari penataan arah pemerintahan menuju target pembangunan nasional 2025–2029.
Publik kini menanti keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto terkait siapa saja figur yang benar-benar akan masuk dalam susunan baru Kabinet Merah Putih.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
