JAKARTA, iNewsLombok.id - Pemerintah pusat terus mempercepat pemerataan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditujukan untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa Presiden menginginkan setiap kabupaten dan kota minimal memiliki satu Sekolah Rakyat. Hal tersebut disampaikan saat menerima Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).
"Jadi presiden itu mintanya setiap kota/kabupaten minimal punya satu (Sekolah Rakyat). Saya ingin mengatakan, walaupun sekarang di Banggai sedang berproses, nggak usah khawatir karena itu perintah presiden gitu loh, tinggal waktunya saja. Kalau tidak bisa mulai tahun ini ya mudah-mudahan karena sudah diusulkan awal-awal tahun depan sudah bisa dibangun," kata Agus dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).
Menurut Agus, pembangunan Sekolah Rakyat saat ini telah memasuki tahap kedua dengan total 104 lokasi di berbagai daerah. Sekolah-sekolah tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026, menggantikan sekolah rintisan yang sebelumnya digunakan sejak pertengahan 2025.
Untuk daerah yang belum masuk dalam tahap kedua, masih terbuka peluang melalui tahap ketiga pembangunan. Namun, pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan lahan yang jelas dan telah bersertifikat atas nama pemerintah daerah.
"Di Banggai kan tidak ada rintisan, jadi kalau kemudian slot untuk tahap yang ketiga karena Pak Presiden minta selain 104 (titik) ada 100 sekolah lagi (akan dibangun) di tahun ini. Kalau kuotanya masih ada, ya nanti (usulan Pemkab Banggai) masuk tahap ketiga dengan catatan harus definitif punya pemkab. Apa buktinya? Harus (punya) sertifikat atas nama pemkab," ujarnya.
Lebih lanjut, Agus menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan berbagai program strategis nasional. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya konkret dalam menekan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem.
"(Target) Yang kedua, angka kemiskinan di Indonesia di tahun 2029 harus di bawah 2 persen, maka program-program pusat, seperti Sekolah Rakyat, terus kemudian Koperasi Desa Merah Putih, kampung nelayan, silakan semuanya segera diakses," ujar Agus.
Dengan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, pemerintah berharap akses pendidikan berkualitas dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sekaligus menjadi solusi jangka panjang dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
