2026 Fiskal NTB Dinilai Bebas Utang tapi Masih Ada Defisit, PAD Belum Maksimal

Purnawarman
Peneliti Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara, Edo Segara Gustanto. (Foto: Istimewa)

LOMBOK, iNewsLombok.id - Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) dalam melakukan konsolidasi fiskal sepanjang tahun 2025 patut diapresiasi.

Langkah pelunasan utang yang mencapai 210 miliar rupiah menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah dalam menyehatkan struktur keuangan dan mengurangi beban fiskal jangka panjang.

Kebijakan ini menjadi fondasi penting bagi stabilitas keuangan daerah, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi nasional maupun global.

Klaim bahwa NTB memasuki tahun 2026 tanpa utang secara administratif bisa dipertanggungjawabkan.

Pelunasan utang yang bersumber dari SiLPA dan optimalisasi belanja, termasuk penyelesaian kewajiban pada sektor kesehatan dan BUMD, mencerminkan adanya pergeseran arah kebijakan menuju pengelolaan fiskal yang lebih disiplin.

Dalam konteks ini, NTB dapat dikategorikan sebagai daerah yang berhasil melakukan fiscal cleaning, yakni membersihkan kewajiban masa lalu untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat.

Namun kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa keuangan daerah sepenuhnya kuat.

Munculnya defisit anggaran dalam APBD Perubahan 2025, meskipun relatif kecil (6.87 miliar), mengindikasikan bahwa keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah masih menghadapi tantangan.

Defisit ini menunjukkan bahwa kapasitas pendapatan asli daerah (PAD) belum sepenuhnya mampu menopang kebutuhan belanja pembangunan secara optimal.

Menanggapi hal tersebut, Peneliti Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara, Edo Segara Gustanto, menilai bahwa pelunasan utang yang dilakukan Pemprov NTB merupakan langkah yang tepat, namun belum cukup untuk menjamin ketahanan fiskal jangka panjang.

“Kita perlu membedakan antara bebas utang dan sehat secara fiskal. NTB mungkin berhasil menekan utang hingga nol secara administratif, tetapi selama masih terdapat defisit, maka tekanan fiskal tetap ada. Ini artinya, problem utamanya bukan lagi utang, melainkan struktur pendapatan daerah yang belum kuat,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Editor : Purnawarman

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network