LOMBOK, iNewsLombok.id – Anggota Komisi III DPRD NTB, Akhdiansyah, menyoroti kinerja ekonomi daerah yang dinilai belum optimal sepanjang tahun 2025.
Dia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang hanya berada di angka 3 persen serta penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp300 miliar tidak boleh terulang pada tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kantor Bank NTB Syariah, Rabu (1/4/2026). Rapat tersebut melibatkan mitra strategis seperti Biro Ekonomi Pemprov NTB, Bank NTB Syariah, BPR NTB, Jamkrida NTB, dan GNE.
“Fokus pendalaman dan evaluasi problem akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi di angka 3% dan turunnya angka Pendapatan Asli Daerah di angka 300 miliar pada tahun 2025,” ungkap Akhdiansyah.
Dorong Reformasi BUMD untuk 2026
Akhdiansyah menekankan pentingnya langkah konkret dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan, terutama melalui pembenahan kinerja BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
“Kedepan (untuk menata kerja 2026) perlu rekonsolidasi, restruktur dan refocus core bisnis, bahkan menyusun road map BUMD sebagai kontributor unggul kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.
Dia juga mengaitkan perbaikan tersebut dengan visi besar Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan memperkuat sektor unggulan daerah.
“Sehingga bisa berkontribusi pada meningkatnya PAD dan stabilnya ekonomi NTB, maka mimpi besar Gubernur Lalu Muhamad Iqbal NTB bebas dari kemiskinan ekstrem, NTB sentra pangan nasional dan NTB pariwisata yang mendunia dapat terwujud,” lanjutnya.
Diversifikasi Bisnis dan Penguatan Tata Kelola
Dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap PAD, Akhdiansyah meminta agar BUMD tidak hanya bergantung pada satu lini usaha, melainkan melakukan diversifikasi bisnis secara terarah.
“BUMD hendaknya bisa berkontribusi maksimal bagi kemandirian fiskal daerah, ke depan perlu diversifikasi jenis bisnis atau menekankan core bisnis dengan strategi pengembangan tata kelola,” ujarnya.
BUMD NTB memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD melalui sektor keuangan, penjaminan kredit, hingga energi dan perdagangan.
Bank NTB Syariah sebagai salah satu BUMD terbesar di NTB diharapkan menjadi tulang punggung pembiayaan UMKM dan sektor produktif.
Jamkrida NTB berperan dalam penjaminan kredit usaha, khususnya bagi pelaku UMKM agar lebih mudah mengakses pembiayaan.
Tantangan ekonomi NTB ke depan mencakup peningkatan daya beli masyarakat, stabilitas sektor pariwisata, serta ketahanan pangan di tengah perubahan iklim.
Reformasi BUMD dinilai penting agar mampu bersaing secara profesional dan tidak hanya bergantung pada penyertaan modal daerah.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
